Gubernur Kalbar: Atasi Kemiskinan Tugas Bersama
Pontianak- Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH mengatakan, masalah untuk mengukur tingkat kemiskinan, pemerintah Kabupaten, kota dan Provinsi, perlu duduk satu meja, sehingga ada persamaan persepsi terhadap angka kemiskinan, sehingga tidak tumpang tindih.
“Rasa-rasanya di kalbar itu masyarakatnya tidak mungkin belanja 300 ribu setahun, karena sektor pertanian kita relatif baik,” kata Drs Cornelis, MH, Sabtu (22/4), usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masa persidangan kedua di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kalbar.
Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalbar M. Kebing L., dalam rangka Penyampaian Keputusan DPRD Provinsi Kalbar tentang Rekomendasi DPRD Kalbar Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2016.
Hadir Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM, Sekda Kalbar DR HM Zeet Hamdy Assovie, MTM, dan jajaran pejabat pemerintahan Provinsi Kalbar.
BPS merilis, bulan september 2015 penduduk miskin di Kalbar berjumlah 405.510 orang (8,44 persen).
Kemudian September 2016 turun menjadi 390.320 orang (8,00 persen). Dari jumlah keseluruhan penduduk di Kalbar masih berada di bawah nasional yang mencapai 10,70 persen.
Cornelis menjelaskan, persoalan kemiskinan tidak hanya menyangkut berapa jumlah dan presentase penduduk yang sudah keluar dari garis kemiskinan tapi ialah bagaimana penduduk tidak jatuh lagi menjadi miskin.
Sehingga perlu pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi. Mulai dari perencanaan, keberlanjutan pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat serta penguatan peran dan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu, Cornelis juga mengungkapkan, bahwa masalah pembangunan perbatasan border dan lain-lain seperti BTA harus ada yang diperbaiki, antara Indonesia dan Malaysia, jika sudah ada perbaikan baru bisa investor masuk.
Untuk mendorong perubahan Border Trade Agrement 1970 yang sudah dianggap tidak relevan dengan situasi sekarang, Cornelis sudah mendorong melalui rapat dengan Konjen RI di Kuching beberapa waktu lalu, agar disampaikan pada rapat di Kementerian Luar Negeri, dan nanti juga akan di bawa pada rapat BIMP EAGA di Filiphina.
“Kita sudah rapat dengan konjen RI di Kuching, agar, mungkin hasilnya akan dibawa ke Kemenlu oleh konjen, dan akan dibawa ke BIMP EAGA di Manila, harus ada kerjasama bilateral antar dua Negara, karena untuk ekspor impor Kalbar harus punya pelabuhan Internasional.” Tegas Cornelis.
(LAY)
Post a Comment