Awas! Pungli bodohi hak pilih warga Jakarta dan Pilkada serentak
Ilustrasi politik kampanye lawan uang. @foto:istimewa
LENSAINDONESIA.COM: Mantan aktifis Jaringan’98, mengkhawatirkan Pilkada serentak 2017, termasuk Pilkada DKI Jakarta yang bakal digelar 15 Februari 2017, akan obral aib. Bahkan, memungkinkan hanya jadi pesta demokrasi sekadar ritual kekuasaan antar fraksi para elite di lembaga wakil rakyat.
“Bagi kami, isu Pilkada 2017 tak menarik lagi. Karena hanya menjadi
ritual rotasi kekuasaan antar faksi elite, saling bergantian menikmati dan menjarah kue kekuasaan pembangunan, yang pada akhirnya selalu meminggirkan rakyat semakin tak berdaya.
Banyak janji terucap, lanjut dia, tapi takkan pernah terealisasi, khususnya terkait program pembangunan kesejahteraan rakyat!”, ungkap Jurubicara Jaringan ’98, Ricky Tamba kepada media, Sabtu (11/2/2017).
Catatan Jaringan ’98, sudah lebih dari 300 kepala daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sejak 2004 yang menjadi terdakwa kasus korupsi dan kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan rekam jejak banyak calon kepala daerah yang tak jelas.
Hal itu, lanjutnya, untuk politik pragmatisme transaksional asal menang, serta lemahnya ideologisasi kebangsaan pasca beberapa kali amandemen UUD 1945 yang membuka keran liberalisasi di segala bidang kehidupan bernegara sejak reformasi 1998.
“Berdampak maraknya konflik agraria, korupsi APBD yang merajalela, hingga menurunnya kesempatan rakyat merasakan peningkatan kesejahteraan hasil pembangunan daerah, yang pada akhirnya
mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tambah Ricky.
“Bagaimana mau konkrit penuhi janji kampanye kalau banyak calon kepala daerah tak jelas sejarah perjuangan kerakyatannya, hanya bermodalkan uang dan pencitraan hasil korupsi, kejahatan tambang dll,” katanya lagi.
Menurutnya, pembiayaan oleh cukong asing yang hendak menjarah kekayaan alam Indonesia. “Tak heran, banyak kepala daerah pada akhirnya hanya jadi antek penjaga modal asing, yang tak kan pernah mau memperjuangkan nasib rakyatnya serta masa depan kedaulatan NKRI tercinta,” kecam Ricky. Artinya, para politisi busuk itu senantiasa mengadali rakyat.
Jaringan ’98 menyerukan kepada masyarakat di 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 15 Februari 2017 untuk melawan berbagai tindakan politik uang, manipulasi serta intimidasi dari calon kepala daerah korup dan politisi busuk serta antek-anteknya.
Juga, TNI/ Polri serta aparatur negara lainnya harus bebas netral independen guna menjaga situasi ekonomi-politik Indonesia tetap aman dan kondusif.
Catat janji para calon, simpan brosur, rekaman dan spanduk kampanyenya, tagih janji saat mereka berkuasa nanti. “Jangan sampai mereka pungli alias rampung lali. Sudah, cukup kita dikhianati,” tambahnya.
Setelah menjadi kepala daerah, lanjut dia, para calon merasa telah selesai berkomunikasi dengan rakyat karena menganggap sudah beres dengan sogokan uang, baju dan makan enak omong kosong sepanjang proses pilkada.
“Ayo bersatu jaga NKRI, awas banyak pungli di Pilkada 2017!”, pungkas Ricky Tamba. @licom_09
Post a Comment