Jawa Timur kembali raih Penghargaan APE kategori Mentor kedua kalinya
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres RI Jakarta, Rabu (21/12/2016). Foto: Sarifa-lensaindonesia.com
LENSAINDONESIA.COM: Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam mengkoordinasikan seluruh elemen masyarakat dengan pimpinan daerah di bidang Pengarusutamaan gender (PUG) di wilayahnya terus mengalami peningkatan.
Atas usaha itu, Gubernur Jatim Soekarwo kembali meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Mentor untuk kedua kalinya.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres RI Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Penghargaan APE Kategori Mentor merupakan yang tertinggi dari seluruh kategori yang ada. Sebelumnya penghargaan yang sama telah diraih Jatim pada tahun 2014 lalu.
Penilaian tersebut berdasarkan sejumlah variabel serta berbagai inovasi yang menjadi inspirasi tentang program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara berkesinambungan. Melalui pengintegrasian isu gender, perlindungan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.
“Penghargaan ini diperoleh tidak terlepas dari koordinasi dari seluruh elemen masyarakat dan bupati/walikota se-Jatim yang sangat baik di bidang pengarustamaan gender, khususnya. Masyarakat Jatim memang produktif dan open minded. Kultur pembangunannya sudah matang,” ujar Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) pada lensaindonesia, Jumat (23/12/2016).
Tak hanya itu, penghargaan ini juga diperoleh atas komitmen politik melalui diterbitkannya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD 2014-2019 Jatim pada visi misi salah satunya pada strategi pembangunan pengarusutamaan gender dan indeks kinerja utama.
Seluruh pengambil keputusan di tingkat stakeholder, lanjutnya, mengimplementasikan pengarusutamaan gender ke dalam program dan kegiatan pembangunan pada semua sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan politik.
Selain itu, seluruh pengambil keputusan di tingkat stakeholder juga telah mengintegrasikan isu gender ke dalam dokumen pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim Lies Idawati melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Diah Soepartijani menegaskan bahwa dalam penilaian APE bukan hanya dilihat soal pengarusutamaan gender, tapi evaluasi keseluruhan yang menyangkut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Masing-masing dinilai secara utuh terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Didalamnya termasuk gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, juga perlindungan anak. Karena itu Pemprov Jatim berhasil kembali meraih penghargaan Mentor karena juga adanya keterlibatan seluruh SKPD di Pemprov ditambah peran dari kabupaten/kota,” papar Diah.
Terlebih, keikutsertaan pemerintah kabupaten/kota di Jatim dalam penilaian APE ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2014 lalu yakni sebanyak 19 kabupaten/kota yang semuanya berhasil mendapatkan penghargaan APE dengan berbagai macam kategori mulai dari Mentor, Utama, Madya dan Pratama.
“Sebenarnya kami (BPPKB) telah berhasil mendorong sebanyak 37 kabupaten/kota di Jatim untuk mengikuti penilaian APE tahun 2016. Namun dari jumlah itu yang lolos untuk penilaian lanjutan hanya 19 kabupaten/kota. Lainnya itu sebenarnya sudah cukup baik skornya rata-rata diatas 500. Tapi untuk implementasi sarana prasarana mereka belum maksimal berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Khususnya soal anggaran responsif gender yang dinilai belum maksmal,” imbuhnya.
Sementara, saat penyerahan penghargaan Wapres RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan APE adalah tolok ukur atas upaya untuk memberikan peranan yang baik terhadap perempuan dan perlindungan anak. “Di kabinet (kerja), 24 persen menteri adalah perempuan. Termasuk yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Itu juga menjadi bagian dari pada upaya kita. Diharapkan juga peran di daerah di bidang politik,” kata JK.
Oleh karena itu, Wapres RI Jusuf Kalla mengajak daerah turut mendukung pemberian tempat bagi perempuan dalam bidang politik. JK juga mendorong adanya dukungan terhadap pelibatan perempuan dalam bidang ekonomi. Mengingat, tingkat pendidikan kaum perempuan juga sudah sangat maju sehingga mampu bersaing dengan kaum pria.
Ditambahkan, Menteri Pembemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise mengatakan penghargaan APE adalah penghargaan sekaligus pengakuan pemerintah atas komitmen dan peran dari pimpinan kementerian/lembaga dan pemda yang telah melaksanakan tiga dimensi operasional PPPA. Seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.
“APE diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kementerian lembaga dan pemda dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender dan hak anak di tingkat regulasi, organisasi dan masyarakat,” imbuhnya.
Terdapat empat kategori penghargaan APE yang diberikan yakni Mentor, Utama, Madya dan Pratama. Penghargaan APE kategori Mentor diberikan kepada 4 kementerian/lembaga, 6 pemerintah provinsi dan 5 pemerintah kabupaten/kota. Untuk pemerintah provinsi diraih Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.
Untuk kementerian/lembaga diraih oleh Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota diraih Kota Surabaya, Kabupaten Rembang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Denpasar.
Sedangkan untuk Kategori Utama diberikan kepada 3 kementerian, 4 pemerintah provinsi, dan 19 pemerintah kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Ponorogo). Kategori Madya diberikan kepada 2 kementerian, 4 pemerintah provinsi, dan 41 pemerintah kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan dan Kota Madiun).
Terakhir untuk Kategori Pratama diberikan kepada 3 kementerian, 3 pemerintah provinsi dan 19 pemerintah kabupaten/kota (termasuk Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Tuban).@sarifa
=
Post a Comment