Wali Kota Risma berbagi pengalaman kelola pajak pada delegasi 32 negara
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memaparkan sistem pengelolaan pajak dalam acara Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030, di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu (30/11/2016). Foto: Iwan Cristiono-lensaindonesia.com
LENSAINDONESIA.COM: Dipilihnya Kota Surabaya sebagai tempat gelaran agenda internasional bertajuk Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030, bukan tanpa alasan.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Surabaya lebih tinggi capaian nya dari sisi indeks pembangunan dan juga dari sisi capaian peningkatan pajak.
Itulah alasan mengapa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bersama dengan South Center (think tank internasional yang berpusat di Jenewa) menggelar agenda yang diikuti perwakilan dari 32 negara berkembang tersebut di Surabaya.
“Saya senang agenda ini diselenggarakan di Surabaya. Ini bukan sebuah kebetulan diselenggarakan di Surabaya. Karena itu kami sangat apresiasi,” tegas AM Fachir seusai opening ceremony agenda tersebut di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu (30/11/2016).
AM Fachir mengapresiasi paparan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pada sesi awal pembukaan acara.
Dalam paparannya, wali kota yang telah membawa Surabaya meraih banyak penghargaan nasional dan internasional ini menjelaskan banyak hal. Diantaranya tentang pelayanan pajak yang bisa dilakukan secara online. Sehingga, wajib pajak bisa lebih mudah dalam membayar pajak. Dan outcome-nya, capaian penerimaan dari sektor pajak menjadi lebih besar dibanding ketika sebelum menerapkan teknologi.
“Apa yang disampaikan Bu Risma sangat mendasar dari persoalan ini. Pengalaman beliau sejak 2010 sampai sekarang yang ditampilkan dalam gambar dan angka, menarik buat mereka karena langsung bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada. Juga dari sisi indeks pembangunan dan meningkatkan pajak. Mungkin nanti juga bisa disampaikan bagaimana mencapainya. Itu sangat penting dan itu akan jadi pengalaman berarti bagi teman-teman di sini,” tegas pejabat kelahiran Samarinda ini.
Sementara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku senang bisa berbagi pengalaman dalam menyelesaikan berbagai macam masalah perkotaan, utamanya tentang kebijakan pajak. Wali kota menjelaskan bahwa dalam membuat kebijakan pajak (tax policy), bergantung kondisinya. Dia mencontohkan, ketika ekonomi melambat, Pemkot Surabaya tidak menaikkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
“Baru kalau ekonomi naik, saya naikkan. Jadi tidak setiap tahun naik, bergantung kondisi ekonominya. Tapi kenapa bisa tercapai dan relatif bsia membiayai program yang kami buat di Surabaya? Itu bagaimana intensifikasi serta bagaimana me-manage uang sehingga uang itu bisa maksimal penggunaannya,” jelas wali kota.
Wali kota yang Oktober lalu mendapat penghargaan alumnus terbaik dunia dari The Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Rotterdam, Belanda ini juga mengaku senang Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah agenda ini.
“Tentunya ini agenda yang bagus untuk Surabaya menuju kota MICE. Karena semakin banyak acara dan kunjungan ke Surabaa, pendapatan dari pajak hotel dan restoran juga akan meningkat,” sambung Risma.
Agenda ini digelar dari mulai Rabu (30/11) hingga 3 Desember 2016. Di hari pertama, tema yang diangkat tentang “International Tax Cooperation: The Challenge to the South”, “Global Tax Norms and The Process of Agenda Setting Internationality and in the South”, “Managing Tax Competition and Investment Incentives: Forum National to Collaborative Approaches”, serta “The Taxation of Technical Services in Developing Countries”.@wan
Post a Comment