Sekda Kota Madiun janji bantu KPK ungkap korupsi Pasar Besar
Wali Kota Madiun, Bambang Irianto. Foto: istimewa
LENSAINDONESIA.COM: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor, rumah dinas, dan rumah pribadi Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Senin (17/10/2016).
Penggeledahan itu untuk mencari bukti dugaan Bambang melakukan tindak korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun senilai Rp78,5 miliar.
Tim penyidik KPK yang berjumlah 8 orang melakukan penggeledahan tiga tempat itu mulai pukul 11.30 hingga pukul 16.00 WIB.
Mereka dikawal sejumlah aparat dari Brimob Detasemen C Pelopor Madiun. Tiap-tiap lokasi seperti kantor, rumah dinas dan rumah pribadi dijaga 4 aparat Brimob.
Dari penggeledahan selama 4,5 jam di ruang kerja wali kota, KPK menyita satu koper besar dan beberapa kardus berisi dokumen terkait proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun anggaran 2015 senilai Rp 76,5 miliar.
Dokumen yang disita dikemas dalam beberapa kardus dan satu koper besar dimasukkan di empat mobil yang parkir berjajar di halaman parkir Balai Kota Madiun.
Para penyidik KPK yang membawa dokumen mengenakan rompi warna krem bertuliskan KPK. Para penyidik menutup mulut dan hidung dengan penutup kain. Saat wartawan hendak mengkonfirmasi terkait penggeledahan, tim penyidik KPK kompak bungkam.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi menyebutkan sekitar 15 dokumen terkait proyek itu disita tim penyidik KPK.
Ditanya kenaikan status penanganan kasus lantaran setahun yang lalu KPK sudah pernah ke Kota Madiun, dia hanya berkomentar singkat.
“Tunggu saja, nanti berita berikutnya. Surat keterangan saya bawa semua. Jadi surat dari KPK untuk penggeledahan untuk mencari dokumen yang dibutuhkan,” kata Maidi.
Dia juga menyaksikan sendiri dokumen yang diserahkan kepada KPK. Jajarannya akan proaktif lantaran pemda dan KPK sesama penyelenggara negara.
“Kami bantu semaksimal mungkin. Sehingga kalau terjadi kekurangan akan disusulkan,” kata Maidi.
Dalam catatannya, ada beberapa dokumen yang belum bisa diserahkan lantaran harus berkoordinasi dengan SKPD. Setidaknya, ada enam dokumen yang terkait dengan SKPD.@LI-13
Post a Comment