Header Ads

Pernah difitnah, SBY minta jangan dibenturkan dengan Jokowi

Politik – LensaIndonesia.com
Pernah difitnah, SBY minta jangan dibenturkan dengan Jokowi
SBY_prapanca_agungSBY diapit Ketua PWI Pusat Mariono dan Ketua PWI Jatim Akhmad Munir. Dua pengurus PWI lainnya /, Abu Yarbo dan Ferry Is Mirza ikut mendampingi. @foto:ist

LENSAINDONESIA.COM: Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta media massa di tanah air agar tidak membentur-benturkan lagi dirinya dengan Pemerintahan saat ini dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). SBY menegaskan hubungan dirinya dan Pemerintaan Presiden Jokowi terjalin secara baik.

“Jangan bentur-benturkan saya dengan Pemerintah dan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan berdiskusi tentang Negara secara konstruktif,” kata SBY menyinggung kembali tentang pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara
pasca Pikada DKI putaran pertama belum lama ini, saat memberi sambutan usai menerima Anugerah Prapanca Agung dari PWI Jatim di acara Puncak Hari Pers Nasonal (HPN) 2017
PWI Jatim di Gedung Negara Grahadi, Jalan Pemuda Surabaya, Rabu (29/3/2017).

SBY terkesan cukup serius saat ‘wanti-wanti’ pers agar tidak mempertentangkan dirinya dengan Pemerintah dan Presiden Jokowi. Ia juga mengritik bahwa media sering tidak memahami statement secara menyeluruh dan kontekstual. Karena pemahaman sepotong-sepotong, akibatnya muncul berita-berita hoax. “Itulah yang menimbulkan berita-berita hoax,” kata SBY.

Menyampaikan orasi ilmiahnya menyoroti masalah “Demokrasi dan Pers”, SBY mengritisi pers di tanah air masih belum sepenuhnya mampu menunjukkan independensi yang diatur Undang Undang. Ia mengingatkan pers sebagai salah satu pilar demokrasi punya peranan krusial dalam membangun peradaban demokrasi Indonesia.

Realita perkembangan pers di tanah air belakangan ini, dalam pandangan SBY, tidak dapat
lepas dari pengaruh kepentingan kepentingan politik praktis maupun politik penguasa modal.

“Harus diakui, sedikit banyak pers masih punya kepentingan. Entah itu kepentingan politik
atau pemodal,” kata Presiden RI ke-6 ini.

Hal lumrah jika SBY mengingatkan hal itu. Pasalnya, sudah jadi rahasia umum pada era
pemerintahannya, kebebasan pers di tanah air sangat dijamin. Faktanya, rezim SBY tidak
pernah menghebohkan istilah “hoax”, meski informasi-informasi “hoax” ramai dan jadi konsekuensi meruyaknya budaya komunikasi medsos.

Malahan, perangai pers maupun media sosial di eraa SBY seolah mengalami puncak euforia sejak memasuki er reformasi, sampai-sampai muncul joke “senjata makan tuan”. Faktanya, pers dipakai alat kekuatan politik praktis dan pemodal untuk “mengobrak-abrik” kekuatan rezim SBY yang seperti terjerat perangkap “jebakan Batman’ hingga di antara menteri menteri andalan SBY dan kader kader unggul Partai Demokrat masuk penjara.

Saat orasi ilmiah, SBY menyampaikan alasan kenapa mau menerima undangan PWI Jatim untuk bicara Pers dan Demokrasi. Awalnya, ia tanda tanya antara menerima dan tidak memenuhi udangan. SBY mengaku tergelitik tiga pertanyaannya sendiri. Apa rakyat tertarik isu demokrasi dan pers? Apa saat sekarang, ia layak dan tepat bicara pers dan demokrasi? Bagaimana jika ada pihak yang tidak nyaman?

“Saya berpikir, tidak baik jika saya tiba-tiba penakut dan tidak berani berbicara di negerinya sendiri,” kata SBY, akhirnya memutuskan memenuhi undangan bicara “Pers dan Demokrasi”.

Pendulum semangat SBY memenuhi undangan PWI Jatim itu, ayah Cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono ini mengaku, dirinya jadi korban hoax akibat demokrasi pers yang melenceng.

“Sangat jelas, saya menghadapi hoax yang memberitakan sesuatu yang tidak saya ucapkan dan lakukan,” kata Ketua Umum Demokrat.

SBY juga menambahkan, karena pengaruh kepentingan politik sesaat Pilkada DKI, sempat ada yang menuduh, ia akan membuat kisruh negara.

“Saya dan keluarga tentu sedih. Namun, saya cepaa sadar ini menjadi bagian dari hidup saya, yang harus saya terima. Ini juga takdir yang harus saya syukuri,” kata SBY. @licom_09

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.