Ketua MPR minta ada penataan transportasi konvensional dan daring
Ilustrasi gojek. (ISTIMEWA)
LENSAINDONESIA.COM: Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai, diperlukan adanya peraturan untuk menata moda transportasi online maupun konvensional. Sehingga, keduanya bisa berjalan saling menguntungkan dan melengkapi.
Pernyataan tersebut menyusul adanya polemik yang berujung pada konflik kedua belah pihak di sejumlah daerah.
“Ini harus diatur, artinya bisa saja saling melengkapi,” ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Menurut Zulkifli, polemik kedua moda transportasi ini tak boleh dibiarkan berlarut tanpa ada solusi.
“Kalau semua dibiarkan tarung bebas kan enggak mungkin. Tentu yang tradisional akan teriak,” sambungnya.
Ketua Umum DPP PAN ini menjelaskan, bahwa diperlukan musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang paling tepat.
Zulkifli pun memberi contoh permasalahan kaki lima dan toko besar di Korea Selatan. Masalah yang terjadi di sana bisa diselesaikan karena adanya pengaturan jam buka.
Toko besar buku mulai pukul 10.00 hingga 17.00 waktu setempat. Sedangkan kaki lima buka mulai pukul 17.00 waktu setempat hingga malam hari.
“Jadi saling menguntungkan. Bukan diusir kan enggak ada yang terganggu juga. Artinya, bisa ditata,” terangnya.
Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang mau mengatur moda trasnportasi online dan konvensional. Salah satunya dengan menerapkan tarif atas dan bawah. Namun, Zulkifli berharap ada hasil yang konkret.
“Usaha ke arah sana ada, tapi belum menunjukan hasil yang serius,” pungkas Zulkifli.@yuanto
Post a Comment