Ini 5 masukan buat Presiden Jokowi jika bentuk UKP Pancasila
Pertemuan bersejarah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresiden pasca kekalahan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilkada DKI Jakarta putaran I, tidak hanya menmbuat senyum rakyat, tapi sekaligus menabur ketauladan energi falsafah Pancasila. @foto:ilustrasi/bbc
LENSAINDONESIA.COM: Wacana pembentukan Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan (UKP) Ideologi Pancasila layak mendapat apresiasi dan perlu didorong secara bersama. Pasalnya, untuk memperkuat dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu disampaikan Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo di Jakarta, Kamis (23/3/2017).
“Ya, sejauh tujuan dibentuknya unit kerja presiden tersebut untuk memastikan kebijakan pembangunan harus berjalan sesuai ideologi Pancasila,” kata Karyono, yang juga Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI).
Namun, kata Karyono, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting sebagai masukan kepada Presiden Joko Widodo dalam membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila.
Pertama, kata Dia, tujuan dibentuknya unit kerja presiden ini adalah untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan “on the track” dengan ideologi negara, yakni Pancasila.
“Oleh karena itu, Presiden dapat menugaskan unit kerja tersebut untuk membuat parameter penilaian atas rencana kebijakan pembangunan di segala bidang apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan nilai nilai Pancasila. Unit Kerja Presiden juga dapat mmeberikan masukan kepada Presiden tentang evaluasi kebijakan yang sedang dilaksanakan,” jelas Karyono.
Kedua, tujuan dibentuknya Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila ini diharapkan benar-benar bermaksud untuk mempraktikkan Pancasila sebagai “meja statis”. Yaitu, mempertahankan nilai nilai ideologi Pancasila yang digali dari bumi Indonesia yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa dan sekaligus mempraktikkan Pancasila sebagai “leitstar dinamis”, yaitu bintang pimpinan untuk menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga, keberadaan Unit Kerja Presiden diharapkan tidak sekadar indoktrinasi dan hanya menjadi etalase. Keempat, lanjut Karyono, unit kerja presiden ini benar benar dilandasi spirit untuk mewujudkan Pancasila dalam agenda “the working of ideology”.
Namun demikian, menurut Dia, karena ini masalah fundamental, maka lembaga yang akan dibuat sebaiknya bersifat permanen dan melembaga sehingga memiliki jangkauan yang luas.
“Strukturnya bisa berbentuk Badan setingkat kementerian. Dengan begitu, maka lembaga tersebut memiliki posisi yang kuat. Selain itu, perlu dikukuhkan siapa pun pemimpin pemerintahannya, lembaga tersebut tetap ada dan berfungsi secara permanen,” pungkas Karyono. @yuanto
Post a Comment