Diminta DPRD Transparan, Panitia Sesumbar Tanpa Pungli
Ambon - Pihak panitia sesumbar kalau penerimaan Polri tahun 2017 berlangsung transparan dan bebas pungli. Alasannya, proses seleksi diawasi ketat secara internal maupun eksternal.
“Pengawasan seluruh tahapan pemeriksaan dari internal kami inspektorat pengawasan , Propam, eksternal kita melibatkan instansi terkait LSM dan media dan tim saber pungli, kita sudah koordinasi sama-sama pemantauan pemeriksaan,” kata Kabag Dalpers Polda Maluku, AKBP Andre Sukendar kepada Siwalima, di Mapolda Maluku, Jumat (24/3).
Andre yang juga sekretaris panitia penerimaan Polri tahun 2017 ini menjelaskan, tahun ini Polda Maluku mendapat kuota untuk Akpol 8 orang, Bintara 226 dan Tamtama 11 orang.
“Sekitar tanggal 14 Maret kemarin menerima pendaftaran penerimaan Polri secara terpadu. Taruna Akpol, Bintara dan Tantama. Dan sampai kemarin (Kamis-red) sudah 400. Akpol 10, Bintara sekitar 380 dan sisanya pendaftar Tantama,” urainya.
Andre kembali mengatakan, pengawasan seluruh tahapan diawasi ketat, sehingga harapan masyarakat untuk penerimaan Polri transparan dan objektif akan terwujud.
“Menjadi tugas kewajiban kami kita melaksanakan tanpa dipungut biaya apapun dengan barbagai upaya untuk mecegah segala bentuk pungli. Kita melakukan upaya menghimbau lapisan masyarakat kemudian kepada calon siswa, orang tua dan kita juga mengundang beberapa elemen masyarakat instansi terkiat LSM, media, tokoh masyarakat agar membantu kami sama-sama membantu kami,” ujarnya.
Minta Transparan
Komisi A DPRD Maluku meminta seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2017 berlangsung transparan dan objektif.
Polda Maluku membuka pendaftaran penerimaan Akpol, Bintara dan Tamtama sejak 14 Maret 2017 hingga satu bulan kedepan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, penerimaan anggota Polri dari tahun ke tahun selalu dibarengi dengan isu-isu yang sering beredar di masyarakat. Misalnya, soal pungutan atau uang pelicin agar seseorang bisa lolos.
“Jadi, terkait dengan penerimaan anggota kepolisian, dari tahun ke tahun, memang tidak dapat dilepaspisahkan dengan isu-isu yang sering sering muncul di masyarakat,” kata Rumra kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (23/3).
Olehnya itu, diharapkan agar proses penerimaan anggota Polri diawasi ketat oleh Polda Maluku.
Politisi Fraksi PKS ini berharap, proses penerimaan anggota Polri turut diawasi ketat oleh Satgas Saber pungli Maluku. Sehingga isu-isu pengutan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi tertentu dapat terhindar.
“Selama ini kan isu seperti itu. Apakah benar atau tidaknya isu itu, ya kita juga tidak tahu. Tetapi yang pasti, memang tidak boleh ada oknum-oknum polisi tertentu yang memainkan isu yang selama ini didengar dari masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rumra, kalau proses berlangsung transparan dan objektif maka akan melahirkan calon anggota Polri yang terbaik.
Direktur Lembaga Kajian Independen (LKI) Maluku, Usman Warang. berharap proses penerimaan anggota Polri tahun ini di Maluku bebas dari praktek KKN.
“Tahun ini penerimaan harus benar transparan dan objektif yang harus dibuktikan tidak hanya lewat statement, tetapi realisasi tindakan,” tandas Warang.
Menurutnya, keterlibatan pengawas internal maupun eksternal juga tidak menjamin proses seleksi berjalan transparan dan objektif. “Jadi intinya harus transparan dan objektif, “ ujar Warang.
Praktik Calo Pernah Terungkap
Praktik calo dalam penerimaan anggota Polri di Polda Maluku pernah terungkap. Ingat kasus Aan Waliudin?. Pemuda asal Namlea, Kabupaten Buru ini digarap ratusan juta rupiah dengan janji lolos seleksi Caba. Namun tenyata janji itu tidak ditepati.
Gagal lolos di gelombang pertama. Waliudin kembali dikibuli. Ia diminta untuk mengikuti seleksi gelombang kedua. Malah diyakinkan tanpa tes. Tinggal mengikuti pendidikan saja. Uang ratusan juta rupiah kembali digarap. Tetapi Waliudin tak lolos lagi. (S-27)
Post a Comment