Gubernur Soekarwo sebut manajerial BPPJN VIII buruk atasi perbaikan jalan
Gubernur Jatim Soekarwo. Foto: Sarifa-lensaindonesia
LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Soekarwo geram dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) VIII yang tak kunjung melaksanakan perbaikan jalan nasional yang mengalami kerusakan parah di wilayah Jatim.
Untuk mengatasi hal ini, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) melakukan protes keras kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membawahi langsung BPPJN. Salah satu langkah yang dilakukan yakni Pemprov mengirim surat ketidakpuasan kepada Kementerian PUPR terkait tak kunjung diperbaikinya kerusakan jalan nasional di Jatim.
“Ini sudah kedua kalinya, sebenarnya di luar kelaziman, tapi surat ini terpaksa saya kirimkan ulang. Surat ini sebenarnya bahasa halus dari bentuk kekecewaan saya terhadap kinerja mereka,” ungkap Pakde Karwo saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (6/2/2017).
Menurut dia, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Pemprov Jatim memiliki kepentingan untuk menegur pengelola jalan nasional karena perbaikan jalan tak kunjung dilakukan. “Ini bukan tentang anggaran, tapi tentang manajerial yang buruk. Saya kira harus segera ada solusi sehingga persoalan jalan tidak berlarut-larut,” tegas gubernur dua periode ini.
Sementara upaya lain yang telah dilakukan Pemprov, yaitu berniat untuk mengambilalih penambalan jalan nasional. Tapi upaya ini dilarang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya sudah konsultasi ke Polda dan Kejati dan boleh, tapi oleh BPK ternyata dilarang,” katanya.
Untuk memastikan kondisi jalan yang ada di wilayahnya, Soekarwo juga mengaku telah melakukan perjalanan darat dari Solo menuju Surabaya. Saat itu, meski protokoler telah menyediakan angkutan udara, namun Soekarwo mengaku ingin melalui jalur darat agar mengetahui kondisi jalan yang sebenarnya.
“Yang parah itu mulai masuk Ngawi hingga Madiun itu jalannya sudah tidak bisa dipilih lagi. Begitu juga di Mojokerto hingga Surabaya,” kata dia.
Berbeda dengan kondisi jalan nasional, untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota Soekarwo menjamin saat ini kondisinya sudah mulai membaik karena perbaikan jalan terus dilakukan.
Terkait besaran anggaran khusus perbaikan dan pemeliharaan untuk jalan provinsi juga telah disiapkan sebesar Rp 1,1 triliun. Pemprov Jatim terus berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi. Dan yang menjadi fokus saat ini yakni melakukan perbaikan konstruksi jalan provinsi.
Dari total panjang jalan provinsi yaitu 1.421 kilometer (km), jumlah jalan yang telah dinyatakan memenuhi standar konstruksi jalan dengan lebar 7 meter yakni sepanjang 702 km dan yang belum memenuhi standar sepanjang 719 km.
Tak hanya itu, Pemprov lewat Dinas PU Bina Marga Jatim juga melakukan fokus perbaikan jalan di musim hujan yakni penambalan jalan yang rusak akibat tergerus hujan. Targetnya penambalan jalan dilakukan dengan cepat tak lebih dari 2×24 jam, sehingga jalanan rusak di Jatim dipastikan cepat teratasi dan bebas lubang.@sarifa
Post a Comment