Wow, Banyuwangi raih SAKIP tertinggi se-Indonesia
Menpan RB Asman Abnur saat menyerahkan penghargaan SAKIP dengan nilai A kepada Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Foto: Sarifa-lensaindonesia
LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tertinggi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.
Pemkab Banyuwangi untuk pertama kali dan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih nillai A atau tertinggi. Selama ini, belum pernah ada kabupaten yang berhasil meraih nilai A di seluruh Indonesia.
Menteri PAN-RB Asman Abnur menyerahkan hasil evaluasi SAKIP tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Lantai 8 Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (31/1/2016).
“Di Indonesia, Banyuwangi adalah satu-satunya kabupaten yang dapat A. Nggak ada temannya, saya harapkan tahun depan ada perbaikan dari daerah lain. Sudah kita cek semuanya di Banyuwangi dengan berbagai indikator dan verifikasi lapangan, termasuk tim penilai independen. Saya sendiri ke saja. Memang belum semuanya sempurna di Banyuwangi, tapi ruh perubahan dan inovasi program cukup menonjol,” ujar Asman Abnur.
SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.
Menurut Asman, tidak mudah untuk mendapatkan kateori A dalam penilaian SAKIP. Banyak hal yang mesti dipenuhi terkait peningkatan kinerja pemerintahan. Efektivitas kegiatan diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja, bukan semata-mata soal anggaran.
“Kita lihat mana daerah yang efektif mengeluarkan anggaran, memiliki target dalam bekerja. Jadi SAKIP ini bukan seperti lomba atau kompetisi, tapi sejauh mana daerah menanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja jelas,” ujar Menpan.
Sementara, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini bisa mendorong kinerja aparatur.
“SAKIP ini penting karena intinya yang dievaluasi adalah berjalannya sistem, bukan hasil one man show kepala dinas atau kepala daerah. Artinya ada transformasi. Jadi ini bukan soal sistem yang bersifat administratif saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil program pembangunan,” papar Anas.
Bupati yang juga politisi PDIP ini merasa bersyukur atas hasil kerja kerasnya yang selama ini dibangun bersama para perangkatnya. Ia menginginkan adanya peningkatan pelayanan publik di Banyuwangi terus berjalan dengan baik.
Pemkab Banyuwangi, lanjut Anas, memadukan laporan berdasarkan regulasi yang ada dengan unsur review kinerja dan review indikator kinerja.
“Jadi kerja aparatur sipil negara (ASN) jelas dan terukur. Program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Berdasarkan perhitungan ini, kita berhasil hemat Rp213 miliar atau 13% dari total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil dan 100% program tetap berjalan. Jadi program kita sudah menganut asas money follow result, berorientasi ke manfaat program,” tegasnya.
“Dengan pengukuran penilaian ini, kontribusi PNS dinilai dari adanya peningkatan kinerja, tidak hanya dari absensi,” imbuh Anas.
Selain itu, lanjut dia, ASN di Banyuwangi selalu dilibatkan dalam setiap tahapan pembatan kebijakan publik. Mulai dari analisa masalah, perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi kebijakan.
“Tiap hari saya kumpulkan dari kepala dinas sampai bagian kebersihan, saya paparkan kita sebulan ke depan mau lakukan apa. Bahkan saya pergi ke Jakarta, misalnya ke kementerian, saya sampaikan di depan semua staf. Intinya berubah bersama, semua dari kepala dinas sampai staf di level bawah dirangkul, kerja bareng-bareng. Ini yang akan menjaga keberlanjutan program di masa mendatang tanpa tergantung siapa bupatinya,” pungkas Azwar Anas.@sarifa
Post a Comment