TNI AL siapkan 4.000 kuota untuk didik dan latih SDM di Jatim
Gubernur Jatim Soekarwo dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi usai melakukan penandatanganan MoU pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di Jatim. Sarifa-lensaindonesia
LENSAINDONESIA.COM: Pemprov Jawa Timur berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya. Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov bekerjasama dengan TNI AL, yakni menandatangani kesepakatan bersama (MoU) di bidang pendidikan dan pelatihan.
MoU ditandatangani langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/1/2017).
Meliputi penerapan kurikulum khusus Bela Negara dan Kemaritiman pada SMAN Taruna Jatim yang disepakati bersama antara Dinas Pendidikan Jatim dan Dinas Pendidikan TNI AL.
Kemudian, soal pelaksanaan pelatihan kerja dalam rangka peningkatan kualitas SDM bagi pencari kerja di Jatim yang disepakati antara Kepala Disnakertrans Jatim dengan Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan kerjasama ini baru pertama kalinya dilakukan pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI AL dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama ini merupakan wujud sumbangsih serius TNI AL terhadap permasalahan SDM di Jatim.
Menurutnya, kerjasama pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dengan TNI AL agar bisa menyasar pada kawasan pantai selatan. Sebab, kawasan ini memiliki potensi ikan luar biasa seperti ikan tuna sirip kuning yang diekspor ke Jepang.
“Kerjasama tentang kemaritiman, menjadi bagian penting kesejahteraan masyarakat pantai selatan. Potensi pantai selatan luar biasa, bahkan ikan tuna sirip kuning langsung diminta Jepang,” tutur Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur).
Dijelaskan, kebutuhan Jatim akan pendidikan vokasional sangat serius, karena 42 persen tenaga kerja di Jatim hanya lulus SD dan tidak lulus SMP. Artinya, tenaga kerja unskilled di Jatim masih banyak. Sejak tahun 2012/2013, Pemprov membuat rasio 70 persen SMA : 30 persen SMK menjadi 70 persen SMK : 30 persen SMA.
Guna mendukung hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan moratorium terhadap SMA atau tidak boleh mendirikan SMA mulai tahun 2015. “Akhir tahun 2016 baru bisa mencapai 65 persen SMK dan 35 persen SMA,” imbuhnya.
Sementara itu, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan MoU ini merupakan kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dan TNI AL. Kerjasama ini diimplementasikan kedua belah pihak khususnya dalam konteks pendidikan dan pelatihan.
Dijelaskan, TNI AL mempunyai kapasitas pendidikan tidak bisa dikatakan idle. TNI AL sendiri memiliki prodik setiap tahunnya sebanyak 220 prodik. Di antara itu, ada waktu luang yang bisa dimanfaatkan.
Sedangkan untuk kuota yang disediakan tiap tahunnya rata-rata mampu menampung sebanyak 8.000 orang. Khusus untuk Pemprov Jatim, pihaknya memberikan separuh dari jumlah kuota yang disediakan yakni sebanyak 4.000 orang.
Untuk sarana alat instruktur (alins) dan alat penolong instruksi (alongins) TNI AL bisa digunakan untuk pelatihan di Jatim. Khusus, untuk SMK Taruna Nala diberikan bantuan berupa instruktur dan pelatihan bagi murid-muridnya.
“TNI AL mempunyai Komando Pengembangan dan Pendidikan. Kobangdikal harus bisa bermanfaat bagi lingkungan. Sampai saat ini TNI AL selalu siap membantu,” tegasnya seraya menambahkan, di bidang kemaritiman Gubernur Jatim dinilai memiliki kejelian dalam melihat fasilitas yang ada di TNI AL.
Sekedar diketahui, selain untuk meningkatkan kualitas SDM di Jatim, kerjasama dengan TNI AL untuk bidang pendidikan vokasional ini juga menjadi pilot project tentang vokasional dan magang di Indonesia. Rencananya acara akan digelar Maret mendtang dan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Jokowi.@sarifa
Post a Comment