Peserta BPJS meningkat, jalur mandiri banyak tunggak iuran
Kartu BPJS Kesehatan yang diterima masyarakat untuk berobat.
LENSAINDONESIA.COM: Jumlah warga Surabaya yang mendaparkan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan terus meningkat. Kepala Departemen Pelayanan Kesehatan Divisi BPJS regional Jatim, Dr Indriana Damayanti mengatakan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai 273.634 peserta.
“Berdasarkan data yang kami miliki, pada bulan Januari jumlahnya bertambah 6.699 peserta,” jelas Indriana Damayanti saat dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (24/01/2017).
Pihaknya menjelaskan, peserta kategori PBI mendapat bantuan pembiayaan dari APBN (Kemensos) dan APBD (Pemkot Surabaya). Dalam hal ini, BPJS secara intensif ikut memantau pelaksanaan di lapangan karena ada anggaran pemerintah dan harus sampai ke masyarakat.
“Kami ingin kartu ini benar-benar sampai ke masyarakat dan melihat manfaatnya,” tegas Indriana.
Hasil pengamatan di lapangan, beberapa masalah diungkapkan Indriana diantaranya terjadi karena peserta BPJS jalur mandiri berhenti melakukan pembayaran iuran. Biasanya, hal ini dilakukan ketika sudah sembuh dari sakit dan berhenti berobat sehingga tidak mau membayar lagi.
Karena itu pihaknya mengusulkan bagi warga yang sebelumnya peserta BPJS mandiri, namun terhenti akibat tak mampu lagi membayarnya dialihkan ke kategori PBI. Kebijakan itu bisa menerapkan Universal Coverage Jaminan Kesehatan, yaitu seluruh penduduk menjadi peserta jaminan kesehatan seperti yang diterapkan di Jakarta.
“Seringkali kalau sudah sembuh gak mau membayar lagi. Sesuai aturan, setelah 45 hari, jika tak membayar iuran akan dikenai denda pelayanan,” katanya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti menyatakan, untuk mencari solusi mengatasi masalah ini semangatnya adalah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendukung pendaftaran kesertaan yang melibatkan RT/RW, terutama pada kawasan miskin.
“Apabila yang menggunakan BPJS kategori mandiri tak bisa membayar, saya harap bisa dikawal untuk migrasi ke PBI. Kita harus melihat kontribusi Surabaya ke BPJS juga relatif besar,” tegasnya.@wan
Post a Comment