Pemkot tak Bisa Lunasi Proyek
Ambon - Pemkot Ambon hingga Selasa (3/1) tak mampu melunasi anggaran sejumlah proyek yang telah tuntas dikerjakan oleh kontraktor.
Anehnya, para kontraktor telah mengantongi surat pencairan anggaran, justru tak bisa dicairkan sejak 30 Desember 2016 lalu. Para kontraktor juga sudah antri menunggu pencairan di loket Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon. Bahkan hingga subuh, anggaran tak kunjung cair.
Para kontraktor kemudian dijanjikan untuk dihubungi guna memperoleh kucuran pelunasan anggaran proyek yang telah dikerjakan. Namun waktunya belum ditentukan.
Pemkot beralasan keterlambatan pembayaran anggaran proyek dimaksud lebih diakibatkan belum masuknya Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan keempat dari Kementerian Keuangan dan juga lambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban dari SKPD yang menyelenggarakan program dimaksud.
Namun anehnya, proyek-proyek tersebut kebanyakan dikerjakan sesuai program APBD tahun anggaran 2016 dan bukan DAK.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon Robby Silooy kepada Siwalima di Balai Kota Ambon, Selasa (3/1) mengaku proses pembayaran tetap akan dilakukan secepatnya.
“Memang banyak kontraktor yang belum dibayarkan karena anggaran DAK triwulan 4 belum cair,” ujarnya.
Menurutnya ada anggaran memang yang bersumber dari silpa yang didapat dari Pemprov Maluku namun tidak bisa digunakan.
“Kita memiliki uang silpa Rp 33 milyar tetapi untuk kebutuhan guru dan sertifikasi sehingga tidak bisa dicairkan untuk pembayaran kepada para kontraktor,” ungkapnya.
Untuk melunasinya, kata Silooy, Pemkot masih menunggu pencairan anggaran di awal tahun 2017 karena memang anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2016 sudah selesai digunakan.
“Anggaran yang kita miliki berupa APBD murni sudah dicairkan untuk pembanyaran sejumlah proyek sehingga sisanya akan dibayarkan dengan menggunakan pencairan DAK triwulan 4,” ujar Silooy.
Ia mengakui pihaknya berencana menggunakan dana yang bersumber dari PAD dari masing-masing SKPD penghasil namun belum semuanya disetorkan kepada pemerintah.
“Belum semua anggaran masuk kepada pemkot baik itu dari dana bagi hasil dengan provinsi dan ada dana dari pusat termasuk dengan pencairan DAK tahap keempat sehingga pemerintah belum menyelesaikan semua pembayaran,” ujarnya.
Dijelaskan, memang ada puluhan kontraktor yang masuk dapat pencairan anggaran dari pemkot akibat belum masuknya anggaran.
“Kita pastikan secepatnya sudah dapat dibayarkan karena lambatnya pencairan juga salah satunya dari lambatnya memasukan laporan dari masing-masing SKPD. Untuk itu siapa yang masukan duluan laporan maka anggara ada langsung di cairkan dan kalau terlambat maka prosesnya sedikit terhambat. Salah satunya karena anggaran pada kas daerah kosong seperti saat ini sehingga pemerintah harus menunggu masuknya anggaran dari provinsi dan pusat,” jelas Silooy.
Ia berjanji akan secepatnya menyelesaikan tunggakan dari pemerintah kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan proyek di tahun 2016 namun belum menerima pembayaran dari pemerintah. (S-39)
Post a Comment