Menteri Susi dorong pribumi bangkit, kejar 1konglomerat non-pribumi kuasai tanah sampai 20juta Ha
Susi Pudjiastuti sebelum jadi pengusaha besar bidang perikanan kemudian jadi Menteri Perikanan dan Kelautan, memang lahir dan dibesarkan dari rakyat kecil yang terdidik sebagai pejuang dan pengabdi. Mungkinkah diam melihat fakta Indonesia seperti diingatkan Presiden RI 1, akan kembali dikuasai neokapitalisme, neo imperialisme, neokolonialsme dengan jurus neoliberalisme. @foto:Ilustrasi/ist
LENSAINDONESIA.COM: Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mendorong tumbuhnya konglomerat pribumi, karena selama ini pengusaha pribumi sangat tertinggal jauh dengan pengusaha non-pribumi.
Terkait itu, Menteri Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan afirmatif atau keberpihakan mendorong pengusaha pribumi untuk mengejar ketertinggalan. Ia menegaskan kebijakan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah mendorong perkembangan pengusaha dalam negeri atau pribumi. Terutama, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bidang kelautan dan perikanan.
Kebijakan afirmatif atau keberpihakan kepada pengusaha pribumi, menurut Susi, dilakukan agar memberi kekuatan bagi pengusaha lokal. Sebab, pribumi belum siap bertarung dengan non-pribumi.
“Sekarang, pemerintah akan menggulirkan program membangun konglomerasi pribumi, membangun perusahaan pribumi, supaya kuat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Januari 2017 sebagaimana dilansir tempo.co.
Susi juga menegaskan, kebijakan tersebut didasarkan pada komitmen pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Dia menyontohkan, saat ini, 53 persen tanah negara dikuasai rasio 0,0003 penduduk Indonesia. Menurut dia, satu korporasi besar non-pribumi bisa menguasai hingga 12-20 juta hektare tanah negara.
Susi mengungkapkan lemahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, terjadi akibat dominasi penguasaan lahan oleh pengusaha asing. Dominasi korporasi oleh non-pribumi ini dinilai telah memperlebar rasio ketimpangan ekonomi sandang, pangan, dan kehidupan hingga 0,41.
Menteri yang pernah bikin heboh karena sebagai menteri pertama dalam sejarah menteri yang berizasah SMP ini, juga menegaskan pihaknya memandang affirmative policy harus dilakukan. Alasan Susi, pemerintah punya keberpihakan terhadap rakyatnya.
“Bukan kami menganggap non-pribumi atau non-Indonesia asli itu bukan bangsa Indonesia, bukan itu. Namun, melihat situasi dan kondisi saat sekarang, di mana satu persen penduduk menguasai 70 persen ekonomi Indonesia,” kata dia.
Keberpihakan Pemerintah terhadap pribumi, Susi membuktikan salah satunya pihaknya mempermudah izin usaha untuk pribumi. Pertimbangan Susi, itu diperlukan agar nelayan Indonesia tidak tertindas oleh aktivitas korporasi-korporasi besar non-pribumi.
Affirmative policy ini diperlukan, diakui Susi, untuk membangun bangsa dengan menjaga keseimbangan dan keadilan.
Jika pihaknya tidak memberlakukan affirmative policy, menurut Susi, nelayan tidak bisa mendapat ikan. “Wong di tengah laut (hasil laut) diambilin.”
Lantas, Susi menyontohkan, pengetahuan orang Bitung dalam memancing pasti kalah dengan orang Filipina. Kalau orang Bitung tidak diberi kesempatan belajar, mereka tidak akan menang sampai kapan pun. “Di sinilah pemerintah sebagai regulator. Regulating itu termasuk adjusting, adjuster,” ujarnya.
Kelautan pun dikuasai non-Pribumi
Susi tidak mengelak, selama ini, sekitar 60-70 persen proyek-proyek APBN, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih dikuasai pemborong non-pribumi. Karena itu, dirinya mengarahkan jajarannya untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha UMKM pribumi memenangkan proyek.
Menteri yang gebrakannya menyelamatkan dan menegakkan hukum laut yang menjadi perhatian negara-negara di dunia ini, berjanji akan akan menindak tegas jajarannya yang diketahui tergoda untuk bersekongkol guna menguntungkan asing dan melemahkan komitmennya terhadap affirmative policy.
Susi optimistis dalam lima tahun ke depan, akan banyak bermunculan pengusaha-pengusaha pribumi yang tangguh. Syaratnya, termasuk jajarannya, semua petugas negara, dan departemen lain berpikir sama. Sebab, pengusaha pribumi mendapatkan kesempatan mempunyai proyek dari pemerintah. @licom_03
Sumber:tempo.co
Post a Comment