Bawa finger print biar ga ketahuan liburan, camat ini diperiksa Inspektorat
Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, I Nyoman Swardana memberikan keterangan. (LICOM/Muhammad Ibnu Alfarobi)
LENSAINDONESIA.COM : Liburan memang dibolehkan bagi siapa saja untuk menikmati refreshing. Namun tindakan Camat Plandaan Sugiyanto ini boleh dikatakan curang.
Informasi yang berhasil dihimpun, Sugiyanto bersama pegawai kecamatan liburan berkedok studi banding bersama ke Sarangan, Kabupaten Magetan. Yang bikin jengkel, dia membawa serta absensi finger print agar tak ketahuan bolos kerja.
Otomatis, pegawai yang tak ikut kunker pada 30 Desember tak bisa absensi yang membuat mereka terancam potong tunjangan.
Tindakan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jombang berujung pada pemanggilan dari PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) Inspektorat Kabupaten Jombang.
Menurut salah satu pegawai kantor kecamatan Plandaan yang enggan disebutkan namanya, membenarkan jika kepergian para pegawai kecamatan Plandaan itu ke Sarangan untuk studi banding ibu-ibu PKK. Kepergian ke Sarangan bersama para pegawai dengan membawa finger print.
“Iya mas, para pegawai pada akhir Desember lalu bepergian keluar kota di Sarangan Kabupaten Magetan dengan membawa finger print. Jadinya mereka yang tidak bisa absensi, uang makan dan kehadiran bisa dipotong sesuai dengan sistem itu yang menjadi acuan dalam kehadiran pegawai,” ungkap pria tegap ini yang sudah mengabdi lebih dari belasan tahun.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, I Nyoman Swardana mengatakan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan, membenarkan kunjungannya ke Sarangan.
“Menurut keterangan yang disampaikan kepada kami, kegiatan ke Sarangan adalah studi banding pengurus PKK, untuk melihat industri kerajinan yang ada di Sarangan. Namun masih akan kita tindaklanjuti keterangan itu dengan memanggil pegawai yang lainnya,” katanya.
Ia menambahkan nanti dalam prosesnya semua akan dipanggil, untuk konfirmasi lebih lanjut. Saat ini belum bisa menentukan hasil dari keterangan yang diberikan satu pihak saja.
“Para pegawai yang lain juga akan diagendakan untuk kita mintai keterangan baik yang ikut ke Sarangan maupun yang tidak. Karena proses masih berjalan jadi kami belum bisa tentukan kesimpulan. Baru ketika proses ini selesai kami akan simpulkan hasilnya dan kami laporkan ke pak Bupati.”
Namun ia mengaku baru kali ini ada kasus kunker sembari membawa finger print ke luar kota. Nyoman mengatakan kalau dalam konteks kedinasan ya tidak ada masalah, namun jika kegiatan itu benar-benar studi banding, seharusnya fingerprint tidak perlu ikut dibawa.
“Jika memang itu adalah acara kedinasan, harusnya yang dibawa adalah surat tugas dari Bupati sebagai penanggung jawab pemerintahan di daerah,” pungkas pria asal Bali ini. @Obi
Post a Comment