Waketum Gerindra: Presiden jangan anti kritik, dong!
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. @foto:tribunenews
LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa populer dan terpilih jadi presiden karena kekuatan Media, baik media mainstream dan off stream serta media sosial. Bahkan, tim Joko Widodo sampai buat Jasmev. Karenanya, Presiden Jokowi harus siap di-bully dan tidak populer di media juga.
“Sebaiknya, Presiden Joko Widodo harus menyikapi secara bijak dan intropeksi diri terkait kritik di media dan Medsos,” tegas Poyuono, mengritisi keras dalam keterangan persnya, Jumat (30/12/2016).
Elite politik Gerindra ini meminta Jokowi tanya pada diri sendiri apakah yang digambarkan media tentang kemampuan memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik sudah ada tanda tandanya.
“Karena gampang ngukurnya. Sejak jadi Presiden RI kurs mata uang rupiah dari kisaran 10 ribu rupiah/US dollar meroket hingga Rp 13 ribu dan terus mengudara kadang sampai menyentuh hampir 15.ribu rupiah,” ungkap Poyuono.
Pengangguran, lanjut dia, semakin bertambah di sektor formal. Banyak jenis jenis pekerjaan yang harusnya di tempati TKI (Tenaga Kerja Indonesia), tapi ditempati TKA (Tenaga Kerja Asing) China, karena investasi China. “Biaya hidup masyarakat makin tinggi dan harga harga mahal tidak diimbangi pendapatan masyarakat.”
Waketum ini juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai target, dan seharusnya dibawah 5% kalau tidak ada ojek dan taxi online di 15 kota di Indonesia.
“Jangan sebuah propaganda kritik dan perbedaan cara pandang dalam membangun bangsa dan negara dianggap makar atau mendiskreditkan pemerintahan, dan sedikit dikit lapor Polisi dan suruh Polisi memeriksa dan proses Hukum,” kritik Poyuono lagi.
Ia juga mempertegas bahwa Indonesia Negara demokrasi dan Hukum, jangan dijadikan Hukum untuk mengkriminalisasi bunga bunga demokrasi. “Propaganda dari oposisi jalanan yang harus diimbangi propaganda pemerintah dan kerja nyata pemrintah. Jangan anti kritik dan anti demokrasi.”
Poyuono menilai, kalau sampai ada ratusan ribu situs media online dan Akun Medsos yang
memang content-nya dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air, serta mendegradasi pemerintahan Joko Widodo – JK saat ini, artinya Menkominfo yang juga punya tugas filtering berkinerja sangat buruk dan sengaja melakukan pembiaran.
“Segera aja Pak Joko Widodo melakukan evaluasi pada Menkominfo, misalnya menggantinya,” tegas Poyuono.
Ramainya propaganda dan kritik dari media online, media mainstream dan pemilik akun akun medsos, menurut dia, terkait ketidakmampuan Jokowi yang tidak sesuai antara kenyataan dan harapan para medsosser.
“Mungkin saja yang mengkritik adalah mereka yang dulu adalah bagian dari yang menciptakan seorang tokoh yang menjabat Wali Kota Solo sebagai tokoh yang paling merakyat dan mampu memimpin Indonesia dengan pencitraan yang luar biasa dimulai dengan Mobil Esemka, dll,” ungkap dia.
“Jadi, pesan saya sebaiknya Joko Widodo santai saja menghadapi propaganda, kritik di media enga perlu paranoid. Apalagi, emosi bicara dengan data yang tidak tepat seperti data TKA China yang katanya cuma 21.000 orang, kenyatannya ketika Menaker Sidak ke sebuah pabrik milik perusahaan investasi China dari 38 TKA China hanya 20 yang legal, Selebihnya, 18 TKA ilegal serta bukan masuk kategori proyek turnkey,” kritiknya lagi lebih keras.
Poyuono juga mengungkapkan, dari data Menaker sejak pertengahan 2015 setelah ada aggrement investasi china di Indonesia plus pengunaan tenaga kerja dari China, Depnaker sudah 41 ribu mengeluarkan izin kerja untuk TKA china.
Hal itu, papar Poyuono, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di proyek investasi
China yang bersifat turnkey project seperti proyek Pembangkit Listrik, Jalan Tol, airport,
pelabuhan, Kereta cepat, dan waduk. “Setelah selesai manajemen dan pengelolaan diserahkan ke pihak Indonesia, dan pihak Indonesia wajib mengembalikan Dana yang diinvestasikan China dalam bentuk pinjaman baik sistim B to B atau G to G.”
Angka jumlah 21 ribu TKA itu, menurut Poyuono, juga sulit dipercaya. Sebab, sepanjang tahun 2016 sudah 1205 proyek investasi China. Di antaranya, di sektor pertambangan, smelter, Pabrik Baja, Automotive dan industri semen dan manufacturing. Ini menurut laporan BKPM. “Masa iya TKA China yang digunakan cuma 21.000 orang untuk 1205 proyek investasi China?”, tanya jokowielite Gerindra tidak yakin. @
Post a Comment