Tri Rismaharini siap nyembah Gubernur demi sekolah gratis
Tri Rismaharini. (ISTIMEWA)
LENSAINDONESIA.COM: Wali Kota Surabaya mengaku tetap berjuang keras agar pengelolahan sekolah tingkat SMA dan SMK mendapatkan fasilitas pendidikan gratis. Mulai tahun 2017 Pemprov Jatim akan mengambil alih pengelolahan SMA-SMK yang sebelumnya dikelola Pemkot Surabaya.
Wali Kota Tri Risma kembali menyatakan kekhawatirannya atas program pendidikan gratis selama 12 tahun, yang selama ini di rintis oleh Pemkot Surabaya akan berantakan. Pasalnya, Gubernur Jatim menyatakan menolak permintaan Pemkot Surabaya agar agar bisa menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (Bopda) secara langsung ke para siswa SMA/SMK ditahun mendatang.
“Disuruh ndlosor (tiduran), nyembah, atau puasa di Grahadi akan kujalani agar haknya bisa dikembalikan. Apapun saya akan kerjakan untuk mengembalikan hak pengelolaan Sekolah SMA/SMK kembali dilimpahkan ke Pemkot,” ucap Risma kepada wartawan di ruang kerja, Jumat (9/12/2016).
Risma memaparkan, di tahun 2017 mendatang, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran pendidikan gratis 12 tahun, sekitar Rp. 600 milliar.
Dana itu, bukan hanya digunakan untuk menyubsidi biaya operasional sekolah (Bopda), namun juga untuk membiayai uang praktek siswa hingga kesejahteraan para pengajar. Menurut Risma, dana tersebut tersebar di sejumlah SKPD dan siap dikucurkan untuk menjaga kwalitas dan mutu pendidikan di kota Surabaya.
“Biaya yang dikeluhkan para siswa SMA/SMK ini, yaitu biaya praktek sekolah yang tidak tercover Bopda. Aku ini kuatir para siswa dari keluarga yang kurang mampu tidak sanggup membayar dan akhirnya putus sekolah,” tambah pejabat besutan PDIP ini.
Risma mengaku sudah melakukan berbagai cara diantaranya melakukan pendekatan ke Pemprov jawa Timur, agar tetap bisa menyalurkan dana Bopda secara langsung ke para siswa. Namun hal itu akan sulit terlaksana, karena Pemprov tak mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permintaan tersebut.
“Kita tawarkan kartu pintar untuk menyalurkan bantuan langsung ke para siswa. Tapi itu juga sulit terlaksana. Kita akan berkonsultasi ke Kemsndagri,” kata Risma.@wan
Post a Comment