PDIP minta BPK audit anggaran Polri untuk pengamanan Aksi Bela Islam
Anggota Komisi III, DPR RI, Junimart Girsang. Foto: Istimewa
LENSAINDONESIA.COM: Anggaran pengamanan aksi 4 November dan 2 Desember 2016 atau Bela Islam II-III disebutkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah menelan dana hampir Rp 76 miliar.
Karena itu, anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan dana pengamanan itu.
“Audit harus dilakukan oleh BPK, bukan Komisi III DPR RI,” ujarnya saat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (06/12/2016).
Politisi PDI P ini pun meminta agar Polri mengeluarkan perhitungan pengeluaran anggaran pengamanan.
Jika nanti hasil audit BPK ditemukan adanya penyelewengan atau mark up atas penggunaan anggaran, maka Komisi III DPR akan mengambil tindakan.
“Kalau BPK punya temuan lain baru kita akan sikapi nanti. Itu kan anggaran insidentil yang tidak masuk program sebelumnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pengamanan aksi demo Bela Islam 212 dan 411 menghabiskan anggaran sebesar Rp76 miliar.
“Untuk aksi 4 November itu dana pengamanannya itu Rp33 miliar sedangkan untuk aksi 212 itu dana pengamanannya Rp43 miliar,” jelas Tito, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (05/12/2016).
Menurutnya, dana tersebut dihabiskan untuk mengerahkan pasukan keamanan di Jakarta. Adapun pasukan yang dikerahkan untuk demo 411 aparat keamanan gabungan Polri dan TNI sebanyak 20 ribu pasukan. Sedangkan, aksi demo 212 pasukan gabungan Polri dan TNI sebanyak 27 ribu.[email protected]
Post a Comment