Gerindra: Indonesia hadapi ancaman krisis ekonomi pada 2017
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono. Foto: Istimewa
LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menyampaikan, dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan hingga mendekati dibawah 5 %.
Hal ini terjadi akibat faktor ekonomi global yang semakin kompleks dan berbagai tantangan dari ekonomi domestik serta kondisi politik nasional yang tidak kondusif di tahun 2017 nanti.
“Faktor politik nasional yang tidak kondusif menjadi salah satu faktor utama. Dimana para investor enggan untuk melakukan investasi di Indonesia,” jelasnya di Jakarta, Minggu (11/12/2016).
Kemudian terkait kasus Ahok dan kasus penangkapan aktivis pro Demokrasi yang dianggap Makar, merupakan sebuah catatan yang bisa terus menciptakan politik nasional tidak kondusif di dalam negeri .
Menurut Arief Poyuono, aksi Bela Islam dan penangkapan aktivis dituduh makar bisa dianggap oleh investor swasta dan luar negeri sebagai bentuk dari ketidak mampuan Joko Widodo dalam mengkonsolidasi kekuatan politik yang bisa mendukung pemerintahan dengan solid dan kuat. Karena para analis Investasi dan bisnis sangat tahu bahwa Joko Widodo sendiri belum berhasil mengkonsolidasikan parpol yang didalam dan diluar pemerintahan untuk mendukung pemerintahan.
“Dari pengalaman Soeharto saja, Golkar yang 32 tahun diasuh dan dibesarkan Pak Harto bisa membelot ketika kekuatan people power mendesak Suharto mundur. Sedangkan TNI tidak juga mempertahankan Suharto untuk tidak jatuh. Padahal Soeharto itu sangat dekat dengan TNI, artinya Joko Widodo sangat rentan untuk diturunkan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Arief, dalam faktor ekonomi juga terancam krisis ekonomi, PHK besar besaran. Rontoknya kurs rupiah terhadap mata uang asing dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, defisit fiskal juga diperkirakan masih akan besar serta pertumbuhan kredit yang masih rendah. Dan Kondisi ini diikuti resiko peningkatan kredit bermasalah atau non performing loan, yang bisa berdampak pada gagal bayar di sektor perbankan.
Sedangkan laporan Indeks Daya Saing Global (IDSG) periode 2016-2017 yang dirilis World Economic Forum menunjukkan daya saing Indonesia merosot, dimana tahun lalu berada diperingkat 37, tahun ini menjadi peringkat ke 41 dari 138 negara di dunia.
“Ini menunjukan bahwa ekport produk barang Industri Indonesia makin tidak laku di dunia dan tidak mampu bersaing di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang menjadikan dunia seakan tanpa batas,” jelasnya.
Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen lewat desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seimbang, realistis, dan kredibel.
Tetapi APBN 2017 belum bisa diharapkan dapat menjadi pelindung ekonomi Indonesia supaya tidak terseret arus pelemahan global. Sebab pertumbuhan ekonomi dunia cenderung bias ke bawah, sebagai dampak dari pemulihan ekonomi global yang masih berlangsung melambat dan tidak merata.
Dimana Ekonomi dunia yang semula tahun ini diproyeksikan dapat tumbuh 3,5 persen harus mengalami koreksi menjadi hanya sebesar 3 persen saja. Ini berarti lebih rendah dari realisasi pertumbuhan tahun lalu sebesar 3,1 persen.
Belum lagi Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika atau Fed Fund Rate yang diprediksi akan terjadi pada bulan Desember 2016 turut menimbulkan ketidakpastian pasar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Normalisasi kebijakan The Fed tersebut berpotensi memicu capital outflows.
“Nah kebijakan the Fed jelas akan menciptakan pembengkakan utang luar negeri swasta dan pemerintah Indonesia akibat rontoknya nilai kurs rupiah. Dan Kondisi ini juga dapat memicu tekanan pada pasar keuangan, termasuk Indonesia, dan terjadi capital flight,” ujarnya.
Kata Arief Poyuono, dalam situasi ini, sekarang pemerintah melakukan upaya yaitu melalui anggaran yang ekspansif dengan mengandalkan peningkatan penerima negara melalui pajak dan menciptakan wajib. Padahal, pajak baru akan sia-sia juga karena justru akan berdampak pada PHK Buruh besar besaran dan produk Indonesia yang di-eksport akan semakin tidak kompetitif akibat tingginya biaya produksinya.
“Jadi tahun 2017 Joko Widodo harus bisa mencari cara untuk bisa mendinginkan suasana politik nasional dengan melakukan rekonsiliasi politik nasional untuk meminta semua tokoh bangsa termasuk para aktivis yang dituduh makar dan ditahan dibawah pimpinan Rahmawati Sukarnoputri untuk duduk bersama menghadapi ancaman krisis ekonomi yang bisa memicu lebih cepat krisis politik yang mengancam kedaulatan negara,” jelasnya.
Menurutnya, jika gaya represif dan kecurigaan yang terus ada dalam politik yang bertujuan membangun negara maka akan selamanya Joko Widodo disibukkan dengan urusan politik dalam negeri dan program program perbaikan Ekonomi akan terbengkalai.
“Jokowi harus bisa menciptakan cooling down politik nasional,” ujarnya.@dg
Post a Comment