FPKB DPRD Kota Kediri duga pemkot adu domba kiai soal eks lokalisasi Semampir
Muzer Zaidib, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kediri. (LICOM/Andik Kartika) 
LENSAINDONESIA.COM :Muzer Zaidib, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kediri mengingatkan agar pemkot tidak memutarbalikkan informasi terkait rencana penggusuran eks lokalisasi Semampir. Akibatnya, fraksinya mengalami benturan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.
Seperti diketahui, dengar pendapat antara warga, Pemkot Kediri, Komisi A dan Komisi B DPRD Kota Kediri menghasilkan kesepakatan untuk menunda penggusuran. Ternyata informasi yang diperoleh Muzer, MUI setempat diminta pemkot agar bersuara mendukung penggusuran wilayah tersebut.
“Benar Pemkot Kediri meminta MUI bersuara untuk mendukung penggusuran eks – lokalisasi Semampir. PKB Kota Kediri tegas tidak mendukung praktek prostitusi. Namun kita membela warga yang mempunyai SHM atas tanah yang ditempati tersebut,” kata Muzer saat dihubungi melalui telepon Selulernya Rabu (7/12/2016).
Yang membuatnya kesal, Ketua MUI Kota Kediri KH. Kafabi Machrus terang-terangan mendapat informasi bila PKB Kota Kediri mendukung praktek prostitusi. Pernyataan ini diperoleh langsung saat rombongan PKB Kota Kediri sowan ke MUI.
“Itu (dukung prostitusi) jelas salah. Kita selalu di depan untuk hal prostitusi agar disikat habis. Namun polemik yang terjadi saat ini kan hak rakyat yang kebetulan tinggal di area bekas lokalisasi mau digusur oleh pemerintah. Padahal masih proses hukum,” kata Muzer.
Muzer juga mengatakan, apa yang menjadi kebijakan Pemkot Kediri pada saat ini perlu dipertanyakan, dimana pemerintah mencoba mengadu tokoh masyarakat dengan menghembuskan isu yang tidak benar terkait penggusuran Warga RW 5. “Ada indikasi Pemkot kediri mencoba mengadu domba antar kiai,” pungkas Muzer Zaidib.
Untuk diketahui, beberapa media lokal kota Kediri menuliskan MUI dan PCNU mendesak Walikota Kediri untuk tetap mengesekusi eks lokalisasi Semampir pada tanggal 10 Desember mendatang. @Andik kartika
Post a Comment