BKD Jangan Persulit Pegawai
Ambon - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam pertemuan bersama dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku di Islamic Center, Senin (5/12), meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku tidak mempersulit pegawai.
Menurutnya, selama ini masih saja terdapat di kabupaten-kabupaten, ASN yang susah naik pangkat ataupun pensiun.
“Saya begitu menjabat saya kujungi BKN, karena saya ingin tahu ASN itu kalau mau naik pangkat susah atau tidak, pensiun susah atau tidak. Begitu saya kunjungi masih ada daerah-daerah yang pakai map. Saya tidak mau lagi kedepan ASN susah kalau mau urus naik pangkat dan pensiun,” katanya.
Dijelaskan, sudah ada lima provinsi yang diwajibkan menggunakan sistem online dan Maluku salah satu provinsi yang harus online datanya dengan BKN, sehingga kapan saja ASN-nya mau naik pangkat, atau pensiun tidak perlu disusahkan lagi, tidak perlu membawa map ke BKD.
“Tidak boleh titip macam-macam di map supaya naik pangkat. BKD itu adalah pelayan ASN, jangan ASN yang mau naik pangkat datang ke BKD, bukannya dikasi naik pangkat malah disusahkan. Dibilang mana-mana, coba di-foto copy lagi. Tidak boleh begitu lagi, justru BKD-lah yang punya SK pengangkatan pegawai itu. Kapan naik pangkat BKD urus,” ungkapnya.
Bila perlu katanya, bukan pegawai yang mendatangi BKD untuk mengurus naik pangkat, atau pensiun.
“Jangan yang datang pegawainya, tetapi dari BKD yang datang. Kamu mau naik pangkat ini ambil SK-mu sekarang. Itu baru BKD yang berjalan, karena itu adalah hak semua PNS jangan di persulit begitu juga dengan pensiun. Saya sekarang sementara bangun data center di Menpan, BKN dan Taspen dari kantor saya. Saya bisa tau berapa banyak orang yang pensiun. Insya Allah tahun depan berjalan dan oleh sebab itu, tolong kalau ada yang mau pensiun jangan dipersulit. Ditanya-tanya mana SK saya. Otomatis kalau pensiun dikasi SK-nya,” kata politisi PAN ini.
Bukan hanya pengurusan naik pangkat, ataupun pensiun, jika ada ASN yang kecelakaan juga, asuransinya sudah harus langsung dibayarkan. Bila perlu, uangnya diantarkan langsung. Jangan disulitkan katanya, karena pembayaran langsung itu disebut sebagai pelayanan publik yang benar, pelayanan publik yang tidak menyusahkan.
“Oleh sebab itu saya selalu bilang ke ASN, ada dua hal yang harus kalian ingat, yang pertama, jangan merasa menjadi penguasa. Ingat anda adalah pelayan, rasa melayani, rasa keramahtamahan kalau orang datang langsung sambut dengan senyum. Jangan orang datang temui Satpol pp yang lagi merokok,” ungkapnya.
Gaji ASN
Di tahun depan rencananya, Menpan akan membuat peraturan baru tentang gaji ASN, agar lebih besar dari pegawai swasta. Namun, kenaikan gaji tersebut berdasarkan pada seberapa baik kinerja seorang PNS. Apabila PNS tersebut memiliki kinerja yang baik, maka gajinya pun akan jauh lebih tinggi.
“Ada ukurannya. Oleh sebab itu, kedepan kalian harus punya inovasi. Jangan masuk kantor lalu takut yang di dinding itu, tetapi datanglah ke kantor pagi-pagi karena pekerjaan yang numpuk. Jangan datang pagi siangnya pulang, sorenya balik untuk sidik jari. Kalau ada seperti itu, dipotong saja gajinya pak. Sehingga ASN kedepan harus penuh dengan inovasi dan ide tidak boleh hilang akal,” ungkapnya.
Jadi Contoh
Menpan juga mengharapkan Provinsi Maluku kedepannya harus bisa menjadi contohe-government di Kawasan Timur Indonesia.
Saat ini, sebagai penjabat negara yang baru saja empat bulan menjadi menteri, Abnur telah menargetkan seluruh pemerintah di daerah kabupaten/kota maupun provinsi, harus bisa menerapkan sistem e-government di tahun depan.
“Tahun depan, saya targetkan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi, harus bisa menerapkan sistem e-government. Dan semoga dengan penerapan ini, Maluku kedepannya bisa menjadi contoh untuk wilayah Indonesia Timur,” ungkapnya.
Menurutnya, selama empat bulan menjabat sebagai menteri, ia sementara melakukan peninjauan pelayanan di masing-masing kabupaten di seluruh Indonesia, dengan tujuan, untuk mendapatkan model terkait dengan pelayanan publik.
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya meminta perhatian Menpan RB untuk menindaklanjuti masalah pengangkatan dan pembiayaan bagi pegawai kontrak atau honor di pemerintah provinsi Maluku. Jika mereka diangkat dan atau setidaknya ditunjang dengan pembiayaan yang baik, maka gubernur yakin pelayanan publik di Maluku akan semakin lebih baik.
“Kami sudah koordinasi dengan lemaga legistlatif, namun sampai dengan saat ini, dari 3967 guru honor/non PNS baru terdapat 367 guru honor yang dapat kami biayai dengan Rp 1.015.000 per orang. Dan ini dibawah UMP tetapi mereka mau terima. sisanya belum dibiayai karena masalah keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Disisi lain, jumlah ASN di lingkup Pemprov Maluku hingga Desember 2016 sebanyak 4.939 orang dan sesuai kebijakan nasional maka tahun 2017 nanti akan dialihkan kurang lebih 6.237 ASN, dengan rincian: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.865 orang yakni seluruh guru SMA/SMK, Dinas Kehutanan 336 orang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 26 orang, dan Dinas ESDM 10 orang.
“Ini belum termasuk tambahan pegawai honor sebanyak 925 orang yang tersebar disejumlah dinas, badan dan biro. Sampai dengan 31 Desember 2015 yang lalu jumlah ASN sacara keseluruhan di Provinsi Maluku adalah 56.533 orang. Meningkat 3.90 persen atau sejumlah 2.300 orang dari jumlah ASN ditahun 2014. Jumlah ASN yang banyak ini bisa disebut sangat belum relevan dengan kenyataan Provinsi Maluku, karena ini Maluku bercirikan kepulauan,” katanya.
Oleh sebab itu, saat ini pemerintah provinsi gencar-gencarnya melakukan peningkatan dan penguatan sumber daya manusia, yang dimulai dari sektor pendidikan. (S-43)
Post a Comment