Header Ads

TPP Pegawai Pemprov Tetap Diusulkan

Kendari Pos Online
TPP Pegawai Pemprov Tetap Diusulkan

Ist/KENDARINEWS.COM Kepala Bappeda Sultra, H Nasir Andi Baso memperlihatkan foto Teluk Kendari kepada sejumlah petinggi JICA di Tokyo pada pertemua  bersama  Gubernur Sultra, H Nur Alam dan sejumlah jajarannya, Senin malam (1/1).

Ist/KENDARINEWS.COM
Kepala Bappeda Sultra, H Nasir Andi Baso memperlihatkan foto Teluk Kendari kepada sejumlah petinggi JICA di Tokyo. Foto: Ist/Dokumen Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI—Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Sultra. Kendati postur APBD 2017 akan dibebani anggaran Pilgub dan pembentukan kelembagaan, pegawai bisa menerima Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) setiap bulan. Dalam draft Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017, tunjangan yang menjadi salah kebijakan pasangan Nur Alam-HM Saleh Lasata (NUSA) ini tetap diakomodir.

“Anggaran TPP tetap kita usulkan untuk tahun depan. Dari hasil evaluasi di internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ternyata anggaran masih cukup. Besarannya masih sama dengan tahun lalu. Jadi bayang-banyang penghapusan atau pengurangan TPP akhirnya tidak terjadi,” beber Nasir Andi Baso, Kepala Bappeda Sultra, Jumat (11/11).

Saat ditanya berapa jumlah anggaran TPP, Mantan Pj Bupati Buton Utara (Butur) enggan memastikan. Pasalnya, ia kurang ingat angka pastinya. Namun kisarannya kurang lebih Rp 30 miliar atau sama dengan tahun lalu. “Lebih jelasnya, tanya Bu Isma (Kepala BPKAD). Proses pencairan TPP kan di BPKAD. Di TAPD proses pembahasannya lebih umum. Urusan teknisnya menjadi domian SKPD yang telah ditunjuk,” kata mantan Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Sultra ini.

Usulan anggaran TPP kata Nasir, diharapkan bisa memotivasi pegawai. Pemberian tunjangan tersebut merupakan bentuk penghargaan pimpinan (gubernur) bagi PNS yang berkinerja baik. Sebelum ada kebijakan ini, apa yang diperoleh PNS malas dan rajin tetap sama. Makanya, TAPD memutuskan untuk memertahankan tunjangan ini. Apalagi ini menjadi program prioritas gubernur.

“Saya kira, ini patut disyukuri. Untuk itulah, harus ada timbal balik. Jangan dengan adanya TPP, namun kinerjanya begitu-begitu saja. Menyangkut metode pemberian TPP masih sama. Besarannya disesuaikan dengan tingkat kehadiran,” pungkas mantan Asisten II Setprov Sultra. (Amal)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.