Tersinggung, Gerinda minta “Aktor Politik” jangan takut hadapi tudingan Presiden Jokowi
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Poyuono bersama Ketua Umum-nya Prabowo Subianto.@foto: ist.
LENSAINDONESIA.COM: Statement Presiden Joko Widodo menuding aksi unjuk rasa berujung rusuh karena ditungangi aktor-aktor politik, membuat pimpinan DPP Gerindra
kecewa. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Pouyiono menilai tudingan Jokowi merupakan statement yang bersayap untuk mencari kambing hitam.
“Terkait beliau meminta Wapres, Menkopolkam, Kapolri dan Panglima TNI untuk menerima perwakilan demontran dan bukan beliau sendiri itu, sama saja seperti gaya kepemimpinan Tukang Mebel yang enggan menyelesaikan mebelnya yang tinggal siap diplitur,” kritik Poyuono bernada sarkasme di Jakarta, Sabtu (5/11/2016).
Sebab, lanjut elit Gerindra ini, dalam hal dugaan kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kepala daerah, dipersepsikan oleh masyarakat merupakan ketidakpedulian Presiden untuk ikut mengawasi dan mendesak Polri segera melakukan penegakan hukum terhadap Ahok.
“Ya, lumrah kedekatan Ahok dengan Joko Widodo itu karena pernah sama sama sebagai kepala daerah Jakarta,” kata Poyuono.
Kepastian hukum, menurut Poyuono, sangat penting diberikan Presiden.
Karena yang diduga melakukan penistaan Agama atau pembuatan kriminal
itu kepala daerah dan bukan orang biasa.
“Nah, terkait peran aktor politik yang jadi tuduhan Joko Widodo terhadap unjuk rasa, itu jawaban yang sering dibuat pemerintah yang tidak peduli dengan keadaan sosial politik di masyarakat yang sedang terjadi,” jelasnya.
Demo unjuk rasa itu, kata Poyuono, bukan dadakan, malah sudah 2 minggu
mulai dikampanyekan. Kalau Joko Widodo memang punya kemampuan sebagai Presiden dan ‘sense of crisis’, justru unjuk rasa besar besaran tidak akan terjadi. Misalnya, langsung meminta Kapolri dan jajarannya untuk memeriksa secara cepat dan marathon untuk membuktikan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Poyuono juga mengritisi, karena yang dituduh sebagai pelaku ini adalah seorang kepala daerah yang aktif, tentu pemeriksaan harus ada izin Presiden.
“Nah, tuduhan aktor politik dibelakang unjuk rasa, saya rasa Joko Widodo langsung aja ya sebut namanya. Kita uji di mata hukum dan masyrakat apakah memang ada aktor politik. Enggak usah memfitnah fitnah lah,” katanya, sepertinya ikut tersinggung.
“Susah amat sih, kan banyak pernyataan pernyataan tokoh tokoh politik termasuk saya dalam menanggapi pra dan pasca Unjuk rasa kemarin. Langsung aja sebut nama, enggak usah direkayasa rekayasa,” tegas Poyuono lagi.
“Menurut saya, ini jadi pelajaran bagi Joko Widodo untuk menilai kenapa para anggota kabinetnya dan parpol pendukungnya tidak bisa melakukan penetrasi agar tidak terjadi Unjuk rasa besar besaran,” imbuhnya.
Selanjutnya, Poyuono mengingatkan, selama Ahok belum dinyatakan sebagai
tersangka, maka unjuk rasa akan terus berlangsung lagi. Ini bahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional, serta kelanjutan pemerintahan Joko Widodo. Bisa saja karena hal kecil kekeliruan Ahok, akhirnya Joko Widodo dipaksa mundur oleh masyarakat .
“Karena itu, saya ingat kan pada Joko Widodo untuk serius dan jangan menganggap persoalan Ahok ini persoalan biasa,” tandasnya, mengingatkan.
Nah, ditegaskan Poyuono, “Para aktor politik yang dituduh Joko Widodo, jangan pernah takut karena yang kita tuntut adalah sebuah kebenaran dan keadilan yang harus
ditegakkan Joko Widodo,” tegasnya.
“Untuk masyarakat, saya harap tetap jaga persaudarana kita, sesama anak bangsa tetap kompak. Jangan terprovokasi untuk melakukan tindakan Melawan hukum dan UU saat Unjuk rasa yang berikutnya,” pesannya.
“Mari kita ciptakan rasa damai di tengah masyarakat. Karena Joko Widodo sebagai Presiden udah gagal menciptakan rasa aman di negara ini,”pungkasnya.@dg
Post a Comment