Mendikbud Ingin Sertifikasikan Budaya Maluku
Namlea - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ingin memberikan sertifikasi terhadap kekayaan budaya yang ada di Provinsi Maluku.
Hal itu diungkapkan Mendikbud saat membuka Kongres Kebudayaan Maluku II yang berlangsung di Namlea, Minggu (6/11).
Mendikbud dalam arahannya mengatakan, budaya merupakan rangkaian dari nilai, norma atau ukuran-ukuran yang menentukan orang untuk melakukan sesuatu.
“Kebiasaan-kebiasaan inilah yang mencul sebagai perilaku-perilaku keseharian kita yang kemudian muncul sebagai kita anggap sebagai sesuatu yang bernilai dalam bentuk kekayaan-kekayaan bendawi, maupun yang bukan bendawi. Untuk itu saya sudah sampaikan kepada pak gubernur untuk menggali dan mengumpulkan kekayaan-kekayaan tak benda dari masyarakat Maluku ini untuk kita akan beri sertifikat agar betul-betul menjadi hak milik dari masyarakat Maluku,” katanya.
Dikatakan, nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di Indonesia dan Maluku secara khususnya sangatlah kaya dan tidak mempunyai nilai untuk di perjual belikan.
“Kebudayaan kita tidak boleh dicuri, tidak boleh di klaim dari masyarakat yang lain, apalagi sampai di klaim oleh bangsa lain,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang periode 2000-2016.
Ia menjelaskan, saat ini masyarakat yang sudah makmur dan sudah bosan mengurusi kekayaan negaranya, ternyata menggunakan uang yang dimiliki untuk melakukan klaim budaya apalagi jika kebudayaannya tidak beraneka ragam seperti Indonesia.
“Contohnya Malaysia, yang merupakan salah satu negara yang dikatakan cukup maju sehingga mereka menggunakan dananya untuk melakukan mengklaim budaya karena dengan itulah mereka akan bisa mendapatkan budaya kita,” jelasnya.
Sementara itu Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya mengatakan Kebudayaan Maluku sebagai identitas ke-Maluku-an lahir dari konteks masyarakat yang sangat multikultural karena kebudayaan Maluku lahir dari kurang lebih 100 suku bangsa yang tersebar di 1342 pulau merupakan suatu kenyataan objektif yang menegakan diri masyarakat pulau yang berkarakter multikultur dan polietnis.
Dikatakan, Maluku merupakan salah satu dari 19 wilayah kebudayaan indonesia yang dikontruksikan oleh Cornelis Van Houten seorang antropolog yang berasal dari Negara Belanda yang telah meneliti mulai dari Aceh sampai ke Papua.
“Dari 19 kategori tersebut secara positif wilayah maluku juga termasuk dalam wilayah kekuasaan politik yaitu, kebudayaan yang ada di Maluku Tengah yang di sebut sebagai wilayah republik negeri-negeri, kebudayaan yang ada di Maluku Tenggara sebagai wilayah-wilayah kebangsaan, kebudayaan yang ada di Maluku Utara sebagai wilayah-wilayah kesultanan,” kaanya.
Dijelaskan, seiring dengan perkembangan jaman, ketiga wilayah kebudayaan tersebut telah berkembang, akibat dari pemekaan wilayah administrasi pemerintahan provinsi serta kabupaten dan kota.
“Hal yang menarik adalah tetap mengedepankan nilai-nilai filosofi yang menjadi identitas kulturalnya, seperti di kabupaten Buru dengan identitas Retemena Barasehe,” ujarnya.
Dikatakan, identitas-identitas tersebut memilki nilai-nilai kearifan lokal sanagt kaya antara lain nilai persaudaraan seperti tercermin dalam budaya pela gandong, kai wait.
Bersamaan dengan pembukaan kongres tersebut, Mendikbud didampingi Gubernur Said Assagaff, Plt Bupati Juhana Soedradjat menandatangani prasasti peresmian Monumen Perjuangan Bung Karno (Gedung Perjuangan) dan melihat bendera merah putih yang pertama kali di kibarkan di Pulau Buru.
Pembukaan Kongres Kebudayaan Maluku II juga dihadiri Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes, PDT dan Transmigrasi Johozua M Yoltuwu, Sekda Maluku Hamin bin Thahir, Plt Bupati Buru Juhana Soedradjat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Muzakir Assagaff, Ketua DPRD Kabupaten Buru Iksan Tinggapy, Sekda Buru Ahmad Assagaff, Ketua LKD Maluku Tony Pariela, sejumlah tokoh Latupati dan tokoh adat se-Maluku. (Mg-1)
Post a Comment