KNPI Malut Bertindak Cepat Selesaikan Konflik Antar Kampung
Ternate – Konflik antar kampung yang terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) antara kelurahan Mangga Dua vs kelurahan Toboko seakan tak kunjung redam. Hal ini menyita perhatian banyak pihak tak terkecuali organisasi kepemudaan dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) provinsi Maluku Utara.
Ketua DPD I KNPI Provinsi Malut terpilih, Thamrin Ali Ibrahim mengatakan bahwa potensi konflik antar kampung merupakan salah satu masalah yang tak urung selesai karena model pendekatan yang belum tepat. Baik itu oleh pemerintah maupun pihak yang dianggap bertanggung jawab. Sebab, proses penanganannya baru dilakukan pada saat masalah itu terjadi.
Thamrin menjelaskan, mestinya kegiatan-kegiatan kepemudaan di kelurahan atau desa harus lebih diberikan perhatian khusus dan merata sehingga penyusunan program Dispora provinsi dan kabupate / kota harus dapat mengurai persoalan kepemudaan, bukan seperti pada target proyek sehingga selesai tahun justru anggaran selesai juga program itu, tapi harus menciptakan partisipasi yang kuat sehingga pemuda bisa bergerak tanpa harus menggantungkan seluruh aktifitas kepada pemerintah.
Hal ini jika pemerintah daerah bisa menciptakan program partisipatif. Dengan demikian pemerintah daerah tentunya dapat menyisir secara bertahap masalah klasik konflik antar kelurahan yang setiap tahunnya selalu saja meledak.
Olehnya itu, KNPI Malut dibswah kepemimpinan Thamrin Ali Ibrahim akan bergerak cepat untuk memastikan seluruh program program riil bersama pemuda di kampung dan di desa-desa, sehingga nadi KNPI juga berada di pemuda desa / kelurahan.
“Saya akan memfocuskan seluruh program di desa-desa dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas pemuda, target saya adalah seluruh DPD II KNPI di Kabupate / kota harus memiliki 3-4 desa / kelurahan binaan KNPI di 10 Kabupaten, untuk melaksanakan ini tidak sulit dan tidak banyak menggunakan dana besar. Saya perkiraan hanya 5jt – 10jt untuk memulai kerja mulia ini. karena selanjutnya pemuda desa / kelurahan itu yang akan memulai secara partisipatif berlandaskan kesadaran sosial dan memahami peran pemuda dalam pembangunan desa/kelurahan,” katanya.
Thamrin juga menargetkan dalam setahun sudah harus ada 50 desa binaan di seluruh Kabupaten / kota yang akan diurus oleh pengurus DPD II KNPI yang di daerahnya secara periodik. Dan tidak boleh putus setiap periode untuk melihat desa-desa binaan KNPI. Dengan demikian pemuda bisa memiliki kemampuan untuk pengetahuan dan akses.
Ditambahkannya, Jika pemuda desa / kelurahan sudah bisa kuat dalam kemampuan untuk mengakses secara terbuka informasi, maka ini akan membuat banyak hal bisa dilakukan secara cepat dan tepat termasuk juga Tarkam tidak lagi terjadi karena mereka telah terbuka wawasannya secara global.
“Permasalahan klasik ini sering terjadi karena hal-hal sepele. Mulai dari kumpul-kumpul lalu mulai menenggak minuman keras sampai mabuk, akhirnya mereka berkelahi. Saya sangat yakin mereka ini jika diberikan kegiatan positif misalnya kegiatan kepemudaan seperti olahraga dan lainnya yang bersinggungan ke arah positif pasti tawuran ini tidak akan terjadi lagi,” tandas Thamrin.
Thamrin juga melanjutkan bahwa pasca pelantikan Pengurus KNPI maka ada banyak kegiatan yang di lakukan oleh pihak KNPI itu sendiridan kegiatan tersebut akan bersentuhan dengan kegiatan kepemudaan agar supaya bisa menghindari persoalan konflik yang sering-sering terjadi pada kalangan pemuda di beberapa desa bahkan kelurahan yang ada di maluku utara itu sendiri.
Thamrin juga berharap agar pada proses pelantikan pengurus yang di rencanakan dilakukan dalam waktu dekat ini bisa di hadiri oleh seluruh unsure kepemudaan sehingga komitemen untuk membangun kepemudaan di wilaya malut ibisa berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan bersama.
(els)
Post a Comment