Header Ads

KAMMI Sindir Jokowi Pro Asing-Aseng dan Tidak Berpihak pada Buruh Lokal ! Jokowi Ingkar Janji !

POSMETRO INFO | Portal Media Independen
KAMMI Sindir Jokowi Pro Asing-Aseng dan Tidak Berpihak pada Buruh Lokal ! Jokowi Ingkar Janji !

POS-METRO.COM - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk serius menyikapi maraknya serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang mulai menyebabkan gesekan sosial di masyarakat. Pernyataan dari Kemenakertrans (2016) menyatakan jumlah TKA di Indonesia  berjumlah sekitar 70.000 orang dan sekitar 14.000 orang – 16.000 orang berasal dari China. 

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI, Adhe Nuansa Wibisono menyatakan serbuan buruh asing ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan kapitalisme dan investasi asing demi mulusnya proyek infrastruktur.

“Rezim Jokowi dalam Permenaker No.35/2015 banyak menghapuskan aturan yang penting bagi persyaratan tenaga kerja asing. Pemerintah telah menghapus aturan penguasaan bahasa Indonesia, minimal level pendidikan sarjana dan minimal posisi supervisor ke atas sebagai syarat untuk tenaga kerja asing. KAMMI menilai ini adalah kebijakan pro asing-aseng dan sangat merugikan buruh lokal”, kata Wibisono, Senin (3/10).

 “Melalui peraturan yang sama, rezim Jokowi juga menghapus kewajiban perusahaan untuk menjamin rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Hal ini tercermin dalam hilangnya pasal kewajiban perusahaan setiap merekrut 1 orang TKA harus menyerap 10 orang tenaga kerja lokal seperti yang awalnya terdapat di Permenaker No.16/2015 pasal 3”, ungkap Wibisono.

 “Celah tersebut akan menjadi moral hazard bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. volume buruh asing akan meningkat drastis dan jaminan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal akan menghilang. Ada apa dengan rezim Jokowi? Mengapa kebijakannya tidak pro buruh dan rakyat Indonesia tetapi sangat menguntungkan buruh dan perusahaan asing?”, tegasnya. 

Kondisi tersebut sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016 yang menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 7,02 juta orang. Hal ini tentu saja kontras dengan janji politik Jokowi yang akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan baru bagi rakyat.

“Pada kampanye pilpres 2014 yang lalu, Jokowi pernah berjanji akan menurunkan angka pengangguran dan membuka 10 juta lapangan pekerjaan baru. Ternyata 10 juta lapangan pekerjaan baru itu bukan untuk rakyat Indonesia tetapi ditujukan untuk kepentingan buruh China”, sindirnya. (red)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.