Jokowi ajak dunia perangi ‘Illegal Fishing’, stok global digerogoti 90%
Presiden Jokowi membuka Pertemuan Tingkat Tinggi The 2nd International Symposium on Fisheries Crime, di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (10/10/2016)i. @foto: humas setkab
LENSAINDONESIA.COM: Kenapa Pemerintahan RI sangat konsen mengamankan aset laut NKRI dari kegiatan praktik illegal fishing atau kejahatan pencurian ikan internasional?
Presiden Jokowi menegaskan, semakin banyak negara dan institusi internasional yang menyadari bahwa kasus kejahatan pencurian ikan atau Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing adalah kejahatan transnasional yang dampaknya luar biasa, dan mendunia.
Dampak negatif, menurut Presiden sebagaimana dilansir laman resmi Setkab, tidak terbatas pada industri perikanan, namun mencakup masalah lingkungan.
“Praktek illegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sekitar 90,1%. Selain itu, illegal fishing terkait kejahatan lain, seperti penyelundupan barang dan penyelundupan
narkoba dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi The 2ndInternational Symposium on Fisheries Crime, di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (10/10/2016).
Sudah selayaknya bangsa Indonesia tidak mengganggap sepele perkembangan IUU Fishing. Presiden mengingatkan , IUU berkembang dari kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir.
Bila IUU Fishing terus dibiarkan merajalela, Presiden mempertegas, maka bumi ini, bumi tempat tinggal kita bersama, rumah kita bersama, akan terancam keberlanjutannya. Karena itu, Presiden berkeyakinan sangatlah penting untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global.
Ancaman bagi Indonesia
Presiden Jokowi memperingatkan, Indonesia tidak bisa mendiamkan persoalan IUU Fishing. Presiden prihatin, illegal fishing mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia
sebesar 20 miliar dollar AS pertahun, termasuk mengancam 65% terumbu karang di Indonesia.
Dalam dua tahun terakhir, kata Presiden, Indonesia terus mengencarkan usaha untuk melawan praktek IUU Fishing seperti penangkapan dan penenggelaman 236 kapal pencuri ikan.
Hasilnya, Presiden membuktikan, tingkat ekploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan antara 30-35%, sehingga memungkinkan Indonesia meningkatkan stok
nasional ikan dari 7,3 ton ditahun 2013, menjadi 9,9 juta ton di tahun 2015.
Selain itu, dari bulan Januari sampai Juni tahun 2016 ada peningkatan ekspor sebesar 7,34% produk perikanan Indonesia jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2015.
Walau begitu, Presiden minta semua pihak tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan, Indonesia ingin terus belajar dari negara-negara lain dalam melawan IUU Fishing, sekaligus kita akan dengan senang hati berbagi pengalaman kepada negara-negara sahabat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku merupakan kebanggaan bagi Indonesia menerima kepercayaan dari komunitas internasional untuk menjadi tuan rumah
Pertemuan Tingkat Tinggi The 2ndInternational Symposium on Fisheries Crime.
Simposium ini, Presiden menilai, menjadi bukti nyata dari komitmen dan aksi bersama untuk mengatasi persoalan IUU Fishing.
Presiden saat membuka simposium itu, ikut pula mendampangi antara lain, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwong X, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. @setkab/licom_09
Post a Comment