Gengsi Elit Politik Bayangi Pilgub DKI
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA
Gengsi Elit Politik Bayangi Pilgub DKI
Oleh Fahmi Fauzi Abdillah*
Pertarungan politik Pemilihan
Gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017 menjadi sebuah topik
yang menarik. Mengingat saat ini kita dihadapkan dengan pertarungan antara tiga
pasang calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), yakni Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana
Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun, di balik majunya tiga pasang
cagub dan cawagub ke pilgub DKI pun tak terlepas dari dendam
lama antara tiga tokoh nasional.
Berawal sejak masa pemerintahan
Megawati Soekarno Putri-Hamzah Haz dengan Kabinet Gotong Royong. Saat itu, Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Pada awalnya SBY
merupakan tangan kanan Megawati, namun berubah menjadi lawan yang cukup
diperhitungkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia tahun 2004. Saat itu
SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) berhasil megalahkan Mega-Hasyim Muzadi
dengan perolehan suara 60,62% di putaran kedua.
Pertarungan sengit kembali
berlanjut pada pilpres 2009. SBY yang berpasangan dengan Boediono diusung oleh
Partai Demokrat (PD) dan partai pendukung lainnya. Sedangkan Megawati berpasangan
dengan seorang purnawirawan yang cukup populer yakni Prabowo Subianto. Namun,
pasangan tersebut tak bisa megalahkan popularitas SBY-Boediono yang berhasil
memenangkan pilpres dengan perolehan suara 60,80%. Sedangkan pasangan Mega-Parabowo
26,79% dan JK-Wiranto hanya 12,41%.
Di akhir pemerintahan
SBY-Boediono terjadi banyak kasus dugaan korupsi yang melibatkan para petinggi
partai berlambang mersi itu, seperti kasus Bank Century dan proyek Hambalang,
sehingga hal tersebut sangat berimplikasi pada pilpres 2014, saat itu PD tidak
berkoalisi dengan koalisi mana pun.
Pilpres 2014 mempertemukan kekuatan baru yakni pasangan Jokowi-JK
sebagai representasi dari Mega melawan pasangan Prabowo-Hatta Radjasa. Padahal Mega
dan Prabowo memiliki kedekatan politik, bahkan telah berkoalisi pada pilpres
sebelumnya. Akan tetapi, pada pilpres kali ini mereka menjadi dua kubu yang
saling bersaing cukup ketat. Hasilnya Pilpres tersebut mengantarkan pasangan
Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.
Berkaca pada pilpres 2004, 2009,
dan 2014, maka lahirlah tiga kekuatan besar yang melatarbelakangi terciptanya
tiga poros pada pilgub DKI Jakarta, meliputi Ahok-Djarot yang didukung oleh Megawati,
Agus-Sylvi yang dimotori oleh SBY, dan Anies-Sandiaga Uno yang disokong oleh
Prabowo Subianto. Keadaan ini membuat Pilgub DKI Jakarta 2017 lebih terkesan persaingan
ketat antara tiga tokoh nasional. Meskipun ketiga pasang cagub dan cawagub DKI
Jakarta 2017 ini cukup populer, akan tetapi popularitas mereka tidak lebih kuat
dibandingkan dengan gengsi dan dendam masa lalu antara Megawati, SBY, dan
Prabowo.
Dari kasus ini, maka melahirkan
asumsi bahwa ketiga pasang cagub dan cawagub dinilai mengandalkan popularitas dari tiga
tokoh populer di belakangnya. Kemudian, mengkritisi fungsi partai politik,
seperti yang tercantum dalam buku Dasar-dasar
Ilmu Politik, karya Miriam Budiardjo. Parpol memiliki fungsi rekrutmen,
yaitu menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan cara
untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin (Budiardjo; 2008).
Dalam menentukan pasangan cagub
dan cawagub yang akan maju pada pilgub DKI 2017 parpol dinilai terlalu
terburu-buru. Pasalnya, banyak di antara ketiga pasang cagub dan cawagub itu
tidak begitu matang dalam mendapatkan proses pendidikan di parpol. Banyak di
antara tiga pasang cagub-cawagub yang langsung diangkat menjadi cagub-cawagub,
tanpa mendapatkan pendidikan politik.
Belajar dari Pilgub DKI Jakarta 2017,
maka satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah fungsi rekrutmen parpol.
Sebagai tempat pendidikan politik, seharusnya parpol lebih maksimal dalam
mencetak kader-kader potensial untuk menjadi pemimpin, baik itu di tingkat
pusat maupun daerah. Bukan menunjuk tokoh-tokoh populer saja, tanpa
mempertimbangkan kapabilitas mereka dalam memahami dasar-dasar politik yang
semestinya mereka dapatkan lewat parpol.
*Mahasiswa Hubungan
Internasional, FISIP, UIN Jakarta
Post a Comment