Bupati MBD Tolak Pengalihan Guru SMA ke Pemprov
Monday, 17 October 2016
Bupati MBD Tolak Pengalihan Guru SMA ke Pemprov
Ambon - Bupati MBD Barnabas Orno menolak adanya peraturan yang mengharuskan pengalihan guru-guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi.
Saat rapat kerja daerah Pemprov Maluku yang berlangsung di Tiakur, MBD pekan lalu, Orno mengaku merasa dirugikan dengan adanya peraturan tersebut.
Ia ingin melalukan yudicial review atas kebijakan-kebijakan yang diturunkan tanpa ada koordinasi lintas kabupaten.
“Saya akan membentuk tim kuasa hukum untuk melalukan yudicial review untuk semua kebijakan itu,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Saleh Thio menegaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan guru SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, seutuhnya adalah kebijakan undang-undang.
“Itu adalah kebijakan yang menindaklanjuti undang-undang,” ujar Thio kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (15/10).
Ia berharap agar, bupati bisa menerima akan kebijakan tersebut. Walaupun memang tampaknya sulit bagi para guru yang dialihkan saat pengurusan berkas-berkas.
“Memang kalau daerah mereka nanti saat pengurusan berkas-berkas sedikit kesulitan saat dialihkan, karena jarak yang jauh dan akses internet yang masih sulit, namun saya harap bupati bisa mengerti akan kebijakan pusat ini,” tandasnya.
Thio juga mengakui, hingga saat ini untuk verifikasi data Kabupaten MBD terkait pengalihan guru-guru belumlah tuntas.
Sebenarnya 1 Oktober lalu sudah pengalihan namun karena verifikasi dari Kabupaten MBD yang belum tuntas sehingga pengalihan diundur. (S-43)
Post a Comment