Adhe Musa: Dua Tahun Era Jokowi-JK, Bidang Swasembada Beras Gagal dan Cenderung Memburuk
Adhe Musa Said
Kania.com, Jakarta- Adhe HM Musa Said, Ketua PP GP Ansor Bidang Pertanian, Kedaulatan Pangan dan ESDM menilai Pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang Swasembada Beras gagal. Bahkan cenderung makin memburuk. Hal ini disampaikan Adhe lewat siaran persnya, Rabu (19/10).
Menurut Adhe, Indonesia adalah negara Agraris yang kaya raya dengan potensi pertanianya yang sudah semestinya mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri paling tidak minimal kebutuhan pokok seperti beras dan lainya. Namun, sudah 2 tahun menjalankan pemerintahannya, Jokowi-JK tidak menunjukan trend yang membaik khususnya ketersediaan beras oleh Pertanian kita, bahkan cenderung makin memburuk, (dimana Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawabnya). “Dimana Kedaulatan Pangan yang di janjikan Pemerintahan JKW-JK?,” ujar Adhe.
Selain itu, Adhe menyampaikan terkait rilis data BPS yang menampilkan data impor Beras per Januari-September 2016dimana total impor beras Indonesia sudah masuk mencapai sebesar 1,14 juta ton atau senilai US$ 472,5 juta. Sedangkan untuk periode yang sama di tahun sebelumnya, impor beras hanya sebesar 229, 6 ribu ton atau setara US$ 99,8 juta. Menurut Adhe rilis data BPS adalah sebuah tamparan keras bagi pemerintahJokowi-JK karena telah menunjukkan kecenderungan yang sangat buruk 2 tahun pertama program swasembada beras. Padahal sekitar 2 minggu lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjamin Pemerintah Indonesia tidak akan mengimpor beras. Sebab, kebutuhan beras di dalam negeri masih cukup hingga tahun depan. Mendag mengklaim saatini tidak ada satupun izin impor yang dikeluarkan dirinya.
“Pertanyaannya, lalu siapa yang meng impor beras? data impor dari mana BPS? Bahkan melalui media Menteri Pertanian Amran Sulaiman merespon data BPS dengan menyebut bahwa impor beras tersebut masih sangat kecil dibanding data produksi beras (sumber data tidak jelas) hanya klaim Mentan Amran Tidak seharusnya menteri Pertanian ngomong seperti itu. Adhe malah mempertanyakan data produksi dari mana? Sepengetahuannya yang punya otoritas data pemerintah yang resmi adalah BPS, sampai hari ini BPS belum mengeluarkan rilis data produksi beras dalam negeri. Salah data bisa bahaya negeri ini,” ungkap Adhe.
Dia Adhe menghimbau, Presiden harus tegas terhadap semua Menteri-Menterinya yang sembarangan mengeluarkan data, bikin bingung iklim investasi kita. Arogansi Pemerintah sebagaimana Mentan Amran yang menganggap remeh angka impor yang sangat besar akan menambah keterpurukan kemampuan menyediakan beras sendiri dan akan semakin mempersulit upaya pemerintahan Jokowi-JK dalam memperbaiki kesejahteraan petani,” imbuhnya.
Sementara itu, Adhe menyesalkan pernyataan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, sungguh itu bukan pernyataan seorang Menteri, seharusnya sistem, kebijakan dan tata kelola Pertanian yang harus dibenahi dengan benar, bukan sedikit-sedikit impor apalagi setiap tahun jumlahnya semakin meningkat,” sesalnya.
Disamping itu, lanjut Adhe, hasil pertanian apa yang gak impor sekarang hampir semua jenis hasil bumi di impor, padahal apa yang tidak bisa tumbuh di Tanah Air Indonesia yang begitu subur, apa yang tidak bisa dibudidayakan dan dikembangkan ditanah yang subur ini, untuk menghasilkan produksi yang maksimal, kalau cara kelolanya benar, kebijakanya benar dan mata rantai distribusi hasil Pertanian dibenahi. “Sudah 2 tahun menjabat sebagai Menteri Pertanian belum ada terobosan yang signifikan, harusnya begitu jadi menteri, Bapak Amran Sulaiman melakukan evaluasi dan pemetaan masalah terkait dengan Pertanian di Indonesia agar kebijakan yang keluar betul-betul bisa dirasakan oleh Petani Indonesia.Hari ini pofesi Petani bukan profesi yang menarik bagi sebagian penduduk Indonesia karena tidak ada jaminan soal harga jual dari Pemerintah diwaktu masa panen dan tidakada jaminan saat musim tanam yang biayanya terlalu tinggi sehingga banyak Petani yang bangkrut dan akhirnya tidak mau menanam lagi beralih profesi jadi buruh dan pekerja serabutan, sementara dunia Industri pun belum bisa menampung dan menyiapkan lapangan pekerjaan yang mencukupi bagi peningkatan usia kerja rakyatIndonesia,” urainya.
Lebih lanjut disampaikan Adhe bahwa pengangguran tak kunjung menurun, coba pak Amran tengok ke kampung-kampung berapa persen sisa lahan yang tersisa untuk menopang pertanian di Negeri ini. Petani padi sekarang harus beli beras karena tidak punya tabungan hasil panennya, atau mestinya Pemerintah mengalokasikan anggaran Pertanian yang ditingkatkan dan tepat sasaran untuk budidaya tanaman padi dan lainnya. Ini baru bicara padi/beras belum lagi kita bicara buah-buahan yang hampir semuanya impor sekarang.
“Seharusnya kita malu, negeri ini malu kalau harus impor terus menerus kita punya lahan, ahli pertanian, petaninya juga punya, cuma pemerintahnya melalui Menteri Pertanian tidak mampu menjaga dan mencari terobosan untuk mengelola pertanian di negeri ini,” terang Adhe.
Adhe menegaskan, kedaulatan pangan hanya slogan yang dibangun untuk pencitraan pemerintah. Pertanian masih menjadi tulang punggung negeri ini dan juga laut tidak harus dipunggungi, karena keduanya harus dikelola dengan baik di kembangkan dengan teknologi dan terus ber inovasi dengan kecerdasan anak-anak Indonesia.
“Stop impor hasil bumi, beras, buah-buahan dan lainya, Tuhan sudah kasih tanah yang subur ini untuk dikelola dan menghidupi rakyatnya, jangan malas kalau memang tidak sanggup, ya silahkan mengundurkan diri, harusnya malu menjadi menteri pertanian tapi tanpa prestasi. Kalau cuma impor ya semuabisa jadi menteri,” pungkas Adhe.
Adhe menambahkan, Menteri itu dipilih Presiden bukan untuk bermain-main. Presiden harus mengevaluasi Menteri Pertanian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kesejahteraan Petani Indonesia. Disisi yang lain, rakyat Indonesia yang masuk usia kerja terus meningkat sementara pemerintah jugatidak berdaya mencari solusi dalam penangananya. Inovasi Pertanian menjadi salah satu alternatif untuk membangun pertanian kita yang berkualitas dan berdaya saing dalam hasil produksi dan kualitasnya.Petani kita butuh jaminan pengaturan yang pasti, pasar yang jelas, harga yang stabil, penegakan hukum, pendidikan pertanian yang baik, jaminan sosial, kesehatan dan sebagainya, jangan biarkan petani kita bermimpi jadi TKI/TKW karena biaya hidup makin tinggi dan mereka harus keluar negeri untuk berburu dolar, dinar, real di negeri orang, karena Pemerintah tidak bisa menjamin adanya pekerjaan di negeri sendiri yang seharusnya sudah makmur dan bisa menghidupi rakyatnya,”tambahnya.
Terakhir Adhe Musa Said menegaskan ketidakyakinannya jika Presiden membiarkan masalah pertanian ini berlarut-larut jangan harap bisa tepilih kembali untuk periode (kedua) yang akan datang. Harapannya pada periode pertama ini mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan. Salam dari Anak Indonesia yang lahir, makan dan dibesarkan dari hasil bertani di tanah dan Air Indonesia,” tutup Adhe Musa.
Editor : A. Syamsul Bahri
(Visited 2 times, 2 visits today)
Post a Comment